Denpasar, Bali Dalam rangka melakukan penajaman terhadap Rencana Kerja Tahun 2018, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola SPAMS (Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Perdesaan menggelar Rapat Kerja di Bali (20-22/03/2018).  Selain memfinalkan Rencana Kerja 2018,  Rapat Kerja juga merumuskan strategi pendampingan DPP Asosiasi Pengelola SPAMS kepada Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di tingkat propinsi dan kabupaten.

Rapat Kerja kali ini diselenggarakan berdekatan dengan akan digelarnya Musyawarah Nasional DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan yang akan diadakan bulan Mei 2018 mendatang, termasuk pemilihan pengurus baru masa bakti 2018-2023.  Kepengurusan DPP saat ini (periode 2013-2018) merupakan kepengurusan pertama kali sejak dikukuhkannya DPP Asosiasi pada Rakornas PAMSIMAS 29 Mei 2013.  Rapat Kerja juga dimanfaatkan untuk mendapatkan masukan terkait SOP Pengelolaan Keuangan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan (dalam Program Penguatan Dasar).

Rapat Kerja dibuka secara resmi oleh Ketua CPMU Program PAMSIMAS, Tanozishoci Lase.  Dalam kata sambutan dan arahannya, Tanozishoci menegaskan betapa pentingnya keberadaan Asosasi untuk mendukung keberlanjutan sarana yang dibangun pasca program PAMSIMAS.  CPMU Program PAMSIMAS akan memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan Sekretariat Nasional Asosiasi guna medukung Asosiasi dalam menjalankan peran dan fungsinya serta memberikan fasilitasi pengembangan program kerja Asosiasi.  Sekretariat Nasional Asosiasi telah direalisasikan pada bulan Februari 2018, dilengkapi kantor Sekretariat dan sejumlah Staf serta bantuan operasional.

Apa yang dilakukan CPMU merupakan bentuk dukungan kepada Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan untuk mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan SPAMS berkelanjutan melalui KP-SPAMS yang kreatif, inovatif dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Keberadaan Sekretariat Nasional Asosiasi dan pemberian bantuan fasilitasi pengembangan program kerja Asosiasi temasuk penyelenggaraan Rapat Kerja ini, sebagai upaya CPMU Program PAMSIMAS mendorong  Asosiasi agar dapat mewujudkan misinya, antara lain dalam meningkatkan kinerja KP-SPAMS, terjalinnya kemitraan dan promosi kepada swasta maupun pemerintah untuk keberlanjutan pengelolaan SPAMS, dan menjadikan Asosiasi sebagai wadah komunikasi dan saluran aspirasi bagi KP-SPAMS.

Keberadaan Asosiasi  Pengelola  SPAMS  Perdesaan  cukup  strategis baik bagi anggota secara  internal maupun secara eksternal bagi organisasi. Secara internal, keberadaan Asosiasi diperlukan untuk mendukung kepentingan  Asosiasi/KP-SPAMS anggotanya, misalnya untuk saling berbagi informasi dan juga pembelajaran tentang pengelolaan SPAMS. Sedangkan secara eksternal,  Asosiasi dapat menjadi penghubung antara Asosiasi/KP-SPAMS dengan pemerintah  daerah  untuk  mendorong  keberlanjutan penyediaan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat desa.

Sebagaimana dilaporkan oleh Ketua DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan “Tirta Nusantara Lestari”, Sardi AK dan Nur Triwayanto selaku Koordinator Bidang Kemitraan,   saat ini telah terbentuk lima Asosiasi di tingkat propinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.  Untuk Asosiasi di tingkat Kabupaten terjadi peningkatan jumlah yang tajam, dari 108 asosiasi pada awal kepengurusan DPP Asosiasi pada tahun 2013,  telah meningkat menjadi 219 asosiasi hingga Maret 2018 ini, atau meningkat lebih dari dua kali.  Hingga  awal tahun 2018 ini sebanyak 28 Kabupaten telah menyusun Rencana Kerja Asosiasi (RKA) tahun 2018 dan segera menyusul RKA dari Asosiasi Kabupaten lainnya.

Mengutip data MIS PAMSIMAS per tanggal 26 Maret 2018, dari dua belas ribuan lebih SPAMS di desa yang dihasilkan melalui program PAMSIMAS I dan II (2008-2015), sebanyak 93% sarana tersebut berfungsi dan  lebih dari 80% menerapkan iuran untuk menopang biaya dan operasional KP-SPAMS.  Tentunya keberadaan SPAMS di tingkat Perdesaan dengan jumlah sebanyak itu dan didukung keberadaan dan peran Asosiasi di tingkat Kapupaten, Propinsi dan DPP di tingkat Nasional serta ditopang Sekretariat Nasional Asosiasi, akan merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan terutama bagi masyarakat perdesaan dan peri-urban.

Rapat Kerja yang dihadiri oleh Ketua CPMU, Kepala Satker PAM Berbasis Masyarakat, Pengurus Inti DPP Asosiasi, Program Management Advisory dan Co-Team Leader Program PAMSIMAS, dan Sekretariat Nasional Asosiasi, perwakilan Bank Dunia dan perwakilan Kementerian Desa-PDTT, ditutup dengan menghasilkan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, antara lain berisi program penguatan kelembagaan, pengembangan program kerja, peningkatan kerja Badan Pengelola SPAMS, kemitraan dan promosi pengelola SPAMS berbasis masyarakat dengan para mitra professional, pengembangan POB dan pengembangan media komunikasi.  Kesepakatan dalam bentuk RKTL tersebut ditandatangani secara bersama-sama oleh perwakilam Pengurus DPP Asosiasi yang hadir. (Rischa Riahta-Sekretariat Nasional Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC).