PerMen Keuangan No. 11/PMK 0.2/2018 Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018

Penerbit : Kementerian Keuangan RI, 2018 Halaman : 177 halaman Kata Kunci : Peraturan, Revisi Anggaran Kategori : Peraturan Menteri Rangkuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan

PerMen Keuangan No.135/PMK 0.5/2016/ Tata Cara Penyediaan & Pengembalian Dana

Penerbit : Kementerian Keuangan RI, 2016 Halaman : 36 halaman Kata Kunci : Peraturan, APBN, Pemberi Pinjaman Kategori : Peraturan Menteri Rangkuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat

PerDirjen Perbendaharaan No 13/PB/2018 Pedoman Penerimaan & Pengeluaran Negara TA 2018

Penerbit : Kementerian Keuangan RI, 2018 Halaman : 53 halaman Kata Kunci : Peraturan, keuangan desa Kategori : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Rangkuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnyadisingkat APBN adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi

PerMendagri No 144 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa

Penerbit : Kementerian Dalam Negri RI, 2014 Halaman : 34 halaman Kata Kunci : Peraturan, Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa Kategori : Peraturan Menteri Rangkuman Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

PerMendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

Penerbit : Kementerian Dalam Negri RI, 2014 Halaman : 16 halaman Kata Kunci : Peraturan, keuangan desa Kategori : Peraturan Menteri Rangkuman Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Go to Top