Biaya Langsung Masyarakat (BLM) dalam RKM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, yaitu 100% dana pinjaman luar negeri (IBRD Loan).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, bahwa Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri adalah ditanggung oleh Pemerintah (tidak dipungut).

Sehingga dalam formulasi SPK antara PPK dengan KKM, pemberian dana adalah biaya net (tidak termasuk pajak). Selanjutnya KKM membentuk Satlak yang kemudian membuat kesepakatan dengan Penyedia Barang/Jasa dengan SPK. Di dalam SPK antara Satlak dengan Penyedia Barang/Jasa, biaya yang dibayarkan adalah bersifat net (tidak termasuk pajak).

Apabila penyedia jasa merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka Penyedia Jasa tersebut berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak (PPn/PPh). Namun pajak tersebut tidak dibebankan kepada barang/jasa yang ditawarkan.