Tim pengadaan barang dan jasa dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip dasar pengadaan. Tim pengadaan merupakan tim yang independen dengan keanggotaan harus ganjil, antara 3 – 5 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang jumlah salah satu gendernya tidak boleh kurang dari 30 persen.

Keanggotaan dari Tim Pengadaan, adalah masyarakat diluar keanggotaan Satlak Pamsimas, KKM, Kader AMPL dan Aparat Pemerintahan Desa. Perangkat Pamsimas di tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pengadaan (PC, DC dan perangkatnya, Fasilitator, PPMU dan perangkatnya, Personil Satker PIP Kabupaten dan SKPD Kabupaten, serta Pemerintah Desa dan Perangkatnya).

Pembentukan Tim Pengadaan dan proses pengadaan dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya SK Penetapan Desa oleh Dirjen CK atau Bupati. Sedangkan tandatangan kontrak dengan penyedia barang/jasa dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Langkah-langkah dalam pembentukan dan tugas dan tanggung jawab dari Tim Pengadaan lihat di Juknis

Tim Pengadaan setelah terbentuk, harus diberikan penguatan berupa pelatihan supaya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan proses pengadaan. Jika Tim Pengadaan punya kapasitas yang memadai diharapkan mereka secara tim Independen, tidak mudah diintervensi dan dapat melakukan proses pengadaan dengan baik dan benar sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku.