1. Perencanaan RKM dilakukan tidak cermat sehingga pengadaan pipa tidak teridentifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  2. KKM melakukan pembelian pipa HDPE tanpa melalui prosedur/mekanisme pengadaan sesuai aturan/ketentuan yang berlaku (Juknis) atau terjadi penyalahgunaan wewenang oleh KKM, yaitu KKM melakukan pengadaan tanpa melibatkan masyarakat desa sebagai Tim Pengadaan.
  3. Anggapan yang salah dari pengurus KKM bahwa anggaran yang ada harus dihabiskan, akibatnya terjadi pemborosan dan terjadi pengeluaran fiktif karena pipa HDPE 1” yang ada hanya 2 rol (200 meter).

Seharusnya, jika terjadi sisa anggaran yang melewati tahun anggaran, maka anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara.