Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Penyedia barang/jasa, maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang- kurangnya 10/00 (satu perseribu) per hari dan maksimum 5% dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan saat pembayaran kepada Penyedia barang/jasa tersebut.

Apabila keterlambatan yang terjadi diakibatkan adanya force majeure/kahar, pihak Penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda selama ada pembuktian melalui pernyataan tertulis dari Bupati atau instansi yang bertanggung jawab. Penyedia barang/jasa harus melapor kepada Satlak Pamsimas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya kejadian dimaksud.

Jika keterlambatan terjadi masih di dalam Tahun Anggaran (TA), maka denda disetorkan kepada bendahara/kas KKM desa terkait. Namun apabila keterlambatan melewati tahun anggaran, maka denda dikembalikan dengan cara menyetorkan ke Kas Negara.