Yang boleh dilaksanakan apabila: Penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan karena alasan di luar kontrol/tidak dapat diprediksi sebelumnya (antara lain bencana alam, cuaca ekstrim, dll) yang didukung oleh data lapangan yang valid dan legal (bersumber dari dinas terkait) antara lain Badan Meteorologi dan Geofisika terkait dengan data curah hujan dan cuaca ekstrim. Ada perubahan pekerjaan (Spesifikasi

Amandemen adalah perubahan yang dilakukan terhadap suatu kontrak (pasal-pasal dalam kontrak) yang telah berlaku atau telah ditandatangani. (POB PT.5-(b) Penyusunan SPK) Perubahan-perubahan yang dapat terjadi dalam Amandemen SPK adalah: Perubahan dari para pihak yang terlibat pada Kontrak. Perubahan ini merupakan apa yang disebut sebagai assignment (pengalihan Kontrak). Perubahan dari isi Kontrak (pasal-pasal kontrak). Dengan demikian

Jika mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kontrak, maka ditolak Pengiriman / penyerahan barang harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima antara PIHAK dengan unsur teknis (Fasilitator) yang mendampinginya dan Berita Acara Serah Terima tsb mengacu kepada Kontrak (pasal – pasal dalam SPK) beserta lampirannya (termasuk persyaratan Spesifikasi Teknis dan Administrasi Teknis lainnya).

Uang muka merupakan hak dari penyedia barang/jasa dan diberikan bila dirasakan perlu. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pihak Penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan uang muka dari Bank dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka. Uang muka, maksimal 14 hari kalender setelah

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau Kontrak adalah suatu persetujuan/ kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara tertulis dengan apa yang telah diatur dalam pasal-pasal kontrak dan mempunyai kekuatan hukum. (POB PT.5-(b) Penyusunan SPK) Kontrak Lumpsum mengikat pada total biaya yaitu; jenis-jenis pekerjaannya belum dapat diidentifikasi pada

Biaya Langsung Masyarakat (BLM) dalam RKM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, yaitu 100% dana pinjaman luar negeri (IBRD Loan). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, bahwa Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri