Banjar, Kalsel – Desa Pulau Nyiur pada tahun 2008 pernah mendapat bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar untuk pembangunan PMA (Penangkap Mata Air), pipa distribusi sepanjang kurang lebih 5 km, dan hidran umum (HU) 4 unit.  Di musim kemarau sumber air artesis mengalami penuruan debit.  Saat kemarau tiba terjadi rebutan air bersih mengingat setiap dusun hanya ada 1 HU, lokasinyapun cukup jauh.  Kondisi diperparah  dengan perilaku sebagian warga yang melakukan tapping di jalur pipa distribusi secara liar.  Warga berdalih lokasi HU berada jauh dari permukiman penduduk (dusun).   Pada sisi peraturan pemakaian air belum ada, termasuk sanksi dan pelarangan pencurian air seperti tapping .

Desa Pulau Nyiur berada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.  Desa yang terdiri dari 3 RT terbagi 6 dusun ini,  berpenghuni 586 KK atau 1.886 Jiwa, terdiri dari 981 laki-laki dan 905 perempuan. Wilayah penduduk yang menyebar sedikit menyulitkan dalam pendistribusian air dan melayani hingga menjangkau seluruh wilayah desa.  Kontur yang bergunung berpeluang besar untuk bisa mendapatkan sumber air yang relatif baik kualitasnya.

Tahun 2013 desa Pulau Nyiur mendapat bantuan program Pamsimas untuk perbaikan pipa transmisi, menara air, pipa distribusi, CTPS dan Promkes.  Sepanjang tahun 2014-2015 dilakukan pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 200 SR tanpa meter, dan pasokan air masih cukup.  Pada tahun 2015-2016 jumlah SR bertambah banyak hingga mencapai 283 SR.  Seiring pertambahan SR terjadi penurunan kapasitas SPAM.  Padahal dari sisi perhitungan kebutuhan air masih cukup.  Setelah dilakukan  analisa dan penelusuran jaringan oleh BP-SPAMS Sari Wangi, ditemukan beberapa pelanggaran berupa pemakaian air diluar kebutuhan rumah tangga dan penggunaan air untuk mengisi kolam atau sumur gali.

Pada tahun 2016 Pengurus BP-SPAMS melakukan inisiatif dengan membuat kesepakatan pemakaian air harus menggunakan water meter guna menghidari konflik dan kesenjangan sosial terkait pemakaian air.  Pada tahun itu juga turun bantuan Hibah Air Minum Perdesaan berupa water meter sebanyak 80 SR yang diperuntukkan pada dusun Mayang Maurai dan Dusun Komplek, selebihnya masyarakat masih menggunakan SR tanpa meter.  BP-SPAMS memberlakukan dua jenis tarif, yaitu Rp. 5.000,- /bulan bagi warga yang tidak menggunakan water meter dan Rp. 1.000/bulan bagi warga yang menggunakan water meter.

Kini BP-SPAMS telah menerapkan peraturan penggunaan air dengan mewajibkan penggunaan water meter.  Pengurus juga menerapkan sanksi tegas kepada warga yang melakukan penyimpangan penggunaan air, misalnya melakukan tapping tanpa sepengetahuan BP-SPAMS.  Bagi waga yang melakukan tapping di jalur pipa transmisi (tanpa sepengetahuan BP-SPAMS)  akan dibawa ke ranah hukum Kepolisian Sektor Karang Intan.  Proses hukum perlu ditegakkan karena telah melakukan pengrusakan aset desa.  Pengurus mengeluarkan sayembara kepada masyarakat yang diumumkan melalui pengeras suara musholla.  Warga akan diberikan hadiah Rp 500.000 bila mengetahui/melaporkan orang yang melalukan tapping atau memotong pipa transmisi, dan yang bersangkutan dibawa ke pengurus BP-SPAMS.  Dengan adanya aturan dan sanksi hukum yang tegas hingga saat ini kebutuhan air tercukupi meski masih ada sebagian warga yang belum menggunakan water meter.

Sepanjang tahun 2016-2017 (29 Agustus 2016 – 29 Oktober 2017) BP-SPAMS mampu mengumpulkan dana kas sebesar Rp 29.331.000.  Untuk pemerataan penggunaan water meter, sebagian besar dana kas tersebut, atau sebesar Rp 19.591.000 diperuntukan memberikan subsidi pengadaan water meter kepada warga yang belum menggunakan sehingga menambah water mater sebanyak 203 buah.

Setelah dipotong biaya operasional selama 24 bulan, kas Bendahara BP-SPAMS menyisahan saldo sebesar Rp 4.526.000.  Melalui penggunaan water meter secara keseluruhan bagi semua pelanggan, BP-SPAMS mampu membukukan pendapatan kotor rata-rata Rp. 1.400.000 setiap bulannya.

Warga RT 3 yang belum terlayani Pamsimas masih menggunakan sumber air bersih yang berasal dari sumur gali (SGL).  Pada tahun 2016  mereka mendapat bantuan rutin dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar untuk pembuatan PMA dan pipa distribusi, namun jalur perpipaan tidak sampai  menjangkau ke permukiman warga.  Tahun 2017 warga mendapat bantuan (lagi) dari Dinas PUPR Kabupaten sehingga jalur perpipaan menjangkau permukiman warga di RT. 03.  Untuk itu BP-SPAMS terus aktif mempromosikan penyambungan SR dengan water meter yang tarifnya sesuai dengan perhitungan teknis.

Banyak hikmah yang bisa menjadi pembelajaran, bahwa penggunaan water meter pada sistem penyediaan air bersih merupakan alat ukur yang paling tepat dan memberikan keadilan  bagi setiap pemakainya. Disamping itu adanya Peraturan Desa yang dibuat untuk menaungi kerja BP-SPAMS dalam operasional dan pemeliharaan.  Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dengan Pemerintah Desa dalam  memberikan bantuan Hibah Air Minum kepada masyarakat dapat mendorong pencapaian akses air minum 100% di tahun 2019 tercapai (Herlina–DC Kab. Banjar/Zulkifli CD-CB Kalsel/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp.NMC).