Pandeglang-Banten – Sampai dengan awal periode Pamsimas III tahun 2017, total desa sasaran yang ikut serta dalam Program Pamsimas II telah mencapai 21 desa. Dari sejumlah desa tersebut terdapat 17 desa berfungsi baik, 1 desa berfungsi sebagian dan 3 desa yang sudah tidak berfungsi. Dari dari tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam program Pamsimas yang terkait dengan keberlanjutan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Pada tanggal 17 Mei  2017 bertempat di Gedung PKPRI  Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah dilaksanakan Workshop Penguatan Keberlanjutan Asosiasi BP-SPAMS  Program Pamsimas TA 2017 yang dihadiri oleh 120 orang antara  lain : Ketua DPMU, Kasatker, Pakem, Ketua BPSPAMS, Pengurus Asosiasi, Kepala Desa, Kecamatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Bapedda, BPKD, serta Konsultan Kabupaten dan Provinsi  dengan target utama 4 Desa yang memiliki perfomance di bawah standar keberlanjutan Kabupaten Pandeglang serta peran serta Asosiasi dalam keberlanjutan Program Pamsimas Desa Pasca Tahun 2014 dan 2015.

Dalam kegiatan Workshop Keberlanjutan ini dihadiri oleh narasumber baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi yaitu : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,  BPKD, serta Konsultan Kabupaten dan Provinsi .

Isu pokok yang dibahas pada Worshop Penguatan Keberlanjutan Asosiasi BP-SPAMS  tersebut adalah:  1.) Penanganan keberfungsian Sarana Air Minum yang telah terbangun di desa-desa Program Pamsimas, khususnya sarana air minum yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian. 2.) Peran asosiasi SPAM harus mampu memfasilitasi para anggotanya di dalam memecahkan berbagai isu/permasalahan kegiatan pengelolaan, serta mampu memfasilitasi para anggotanya dengan mitra potensial dalam pembangunan spams perdesaan.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Ir.H.Syarif Hidayat sebagaimana disampaikan dalam arahan dan sambutan  bahwa persoalan keberlanjutan desa-desa Pamsimas perlu segera kita selesaikan.  Oleh karenanya, Workshop ini merupakan langkah penting untuk menyepakati dan meningkatkan komitmen bersama. Pertama untuk melakukan rehabilitasi dan optimalisasi fungsi sistem agar dapat berfungsi kembali secara penuh dan berkelanjutan. Kedua, mencegah terjadinya penurunan dan berhentinya keberfungsian sistem di desa-desa Pamsimas yang lain, yang saat ini berfungsi dengan baik.

Ir.H.Syarif Hidayat  menjelaskan bahwa untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi SPAM dan sanitasi di desa-desa Pamsimas, kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa serta Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) diwujudkan dalam komitmen bersama untuk penyelesaian desa-desa yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2018.

Masing masing desa diharapkan dapat mengalokasikan dana desa serta bantuan Pemerintah Daerah bagi desa yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian. Untuk alokasi dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) akan dialokasikan pada perubahan anggaran 2017 dan pelaksanaan direncanakan di tahun 2018.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Workshop Penguatan Keberlanjutan Asosiasi BP-SPAMS sangat antusias untuk keberlanjutan program  yang sudah dibangun oleh Program Pamsimas, ini dibuktikan dengan kesiapan BPSPAMS untuk mengelola dan dukungan Kepala Desa mengalokasikan dana Desa (ADD) perbaikan jaringan serta dipekuat dengan Peraturan Desa (PERDES) baik untuk tariff air maupun Pelestarian Lingkungan kawasan Sumber Mata Air.

Sebagai perwujudan dari komitmen bersama, melalui kegiatan Workshop  ini telah dihasilkan kesepakatan Penanganan SPAM  tidak berfungsi  dan berfungsi sebagian di desa Program Pamsimas dari 4 Desa serta peran aktif Asosiasi BPSPAMS dalam melakukan pembinaan kepada anggota BPSPAMS desa pasca  dan dukungan Pemerintahan Daerah  Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terhadap keberlanjutan program,  yang dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani Perwakilan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas  Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Kepala Desa, Pengurus Asosiasi , Ketua BPSPAMS. (Putra.CD/CB Roms 7 Banten;Deddy S-Web Admin/Asst. MIS CMAC)