Palembang, Sumsel– Kegiatan Pamsimas III ditahun 2017 untuk Provinsi Sumatera Selatan memasuki fase pelaksanaan RKM untuk desa tahun 2016 dan fase penyusunan RKM untuk desa tahun 2018. Dalam kedua fase tersebut membutuhkan kolaborasi semua pihak terkait termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten. Adanya perubahan nomenklatur OPD pada tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur pengelola Pamsimas baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ditingkat kabupaten, pengelola Pamsimas seperti DPMU, Pakem, Pokja dan Satker banyak yang berganti personil akibat adanya perubahan nomenklatur tersebut, untuk itulah Provinsi Sumatera Selatan melalui PPMU Pamsimas melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi PPMU dan DPMU serta Satker Kabupaten dari 13 kabupaten Pamsimas III di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2017 di Aula Rapat Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera selatan yang sebelumnya adalah Dinas PU Cipta Karya dengan tujuan agar dapat mengetahui kesiapan kabupaten dalam pelaksanaan Pamsimas III tahun 2017 sekaligus konsolidasi tim PPMU dan DPMU. Peserta yang diundang dari kabupaten meliputi DPMU, Satker PIP dan DC sedangkan untuk tingkat Provinsi yang diundang yaitu dari Pokja Air Minum Sanitasi (Bappeda, BPMPD dan Dinas Kesehatan) dan Satker PSPAM Provinsi serta Asosiasi SPAMS tingkat Provinsi.

Dalam kesempatan awal acara tersebut yang dibuka langsung oleh Masnyur, SE, MT, sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan pada jam 08.30 WIBmenyampaikan kondisi capaian Pamsimas I dan II yang ternyata masih ada gap dari target untuk Provinsi Sumatera Selatan yang yang mau tidak mau harus direaliasikan di Pamsimas III selain target Pamsimas III itu sendiri sehingga membutuhkan komitmen pendanaan dari setiap Kabupaten terutama pemerintah daerah, 1 persatu kabupaten yang diundang langsung diminta konfirmasi untuk komitmennya terutama untuk mengalokasikan anggaran AMPL minimal 2,5 – 5 % dari total APBD Kabupatennya. Satker Kabupaten dan DPMU Muaraenim langsung menjawab bahwa kabupatennya sudah siap dan telah mengalokasikan kurang lebih 10 milyar untuk kegiatan AMPL ditahun 2017 dan ditahun 2018 akan lebih meningkat lagi.

Setelah dibuka secara resmi, Jalo Pardede, SE.Ak selaku ketua PPMU Pamsimas Sumatera Selatan mengabsen 1 persatu Kabupaten sekaligus melakukan konsolidasi dan menyampaikan Rencana Kerja tahun 2017 tingkat provinsi yang dibuat berdasarkan Annual Work Plan nasional.

M. Suro, SP. M.Eng mewakili dari Pokja AMS yang berasal dari Bappeda Provinsi dalam pembahasan paparan kabupaten menyampaikan perlunya efisiensi pemanfaatan dana desa serta koloborasi antar OPD dibawah koordinasi Bappeda serta pemanfaatan dana DAK agar gap agar target universal akses 100 Air Minum dan 100 Sanitasi untuk Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai ditahun 2019. Begitu juga perwakilan dari BPMD Provinsi yang menyoroti agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal dan juga akan meninjau ulang untuk pembinaan kepada badan pengelola SPAMS terutama Asosiasi SPAMS provinsi yang sudah lama terbentuk tapi terbentur oleh pendanaan. Dari Dinas Kesehatan Provinsi yang didampingi oleh Koordinator Provinsi STBM fokus pada kegiatan kesehatan dan sanitasi terutama untuk sinkronisasi kegiatan STBM yang masuk pada BOK Puskesmas dana di RKM desa agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pendanaan.

Acara rapat koordinasi dan konsolidasi berlangsung sampai menjelang sore pukul 17.00 Wib dikarenakan semua kabupaten diminta oleh PPMU untuk menyampaikan paparannya satu persatu terkait kesiapan dan progres kegiatan yang telah dilakukan dikabupaten salah satunya terkait penganggaran baik khususnya APBD terkait kesiapan dana sharing dan BOP masing-masing Kabupaten. Semua Kabupaten diwakili DPMU, Satker dan DC menyampaikan paparannya sampai selesai dengan para penanya dari PPMU dan Pokja Air Minum Sanitasi Provinsi serta dari ROMS Provinsi.  (Gusti Fajrianto– LGS Sumsel: Deddy S-Asst.MIS/Web Admin CMAC)