Surabaya, Jatim – Waktu untuk mencapai target Universal Akses tahun 2019 tidak ada banyak waktu lagi.    Untuk mempersiapkan dan mencapai target 2019 tersebut tinggal menyisakan waktu tahun 2018 ini.  Dengan demikian pada tahun 2018 ini berbagai hal baik untuk mencapai target maupun keberlanjutan program harus diupayakan secara maksimal.  Kerja Tim Fasilitator dalam melakukan pendampingan masyarakat beserta kelembagaan masyarakat seperti KP-SPAMS akan sangat ditentukan bagaimana para fasilitator tersebut memainkan peranannya pada tahun 2018 ini.  Untuk itu pada tahun 2018 ini dilakukan pembekalan bagi Fasilitator Masyarakat secara optimal untuk meningkatkan kinerja pendampingan.  .

Kegiatan ToT Pelatihan Fasilitator Masyarakat  program Pamsimas III menjadi sangat penting untuk diketahui para Fasilitator Masyarakat untuk membantu mempercepat target pencapaian akses air minum dan sanitasi.  Ada beberapa hal yang perlu diketahui Fasilitator Masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat.

Pertama, adanya pembelajaran (lesson Learned) berdasakan hasil temuan BPKP, hasil Misi  Bank Dunia, hasil Uji-Petik, serta hasil monitoring langsung maupun melalui data SIM Pamsimas.  Berbagai temuan tersebut selalu berulang dari tahun ke tahun. Mestinya temuan semakin  berkurang dan pada saatnya nanti tidak ada lagi temuan. Namun kenyataannya tidak demikian;  ada temuan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.  Harapannya  pada tahun anggaran 2018 ini dan juga tahun-tahun yang akan datang  tidak lagi didapatkan temuan yang terulang, atau setidaknya temuan semakin berkurang.  Hal ini menjadi masukan agar materi pelatihan fasilitator masyarakat lebih difokuskan pada upaya menyelesaikan masalah di lapangan, sehingga temuan menjadi semakin berkurang sampai tidak ada lagi temuan atau tidak ada masalah lagi.

Kedua, saat ini dan mendatang lokasi desa-desa sasaran semakin jauh, sulit dan remote. Hal ini menjadi tantangan  tersendiri. Lokasi desa remote tidak hanya jauh dan terpencil lokasinya namun juga sulit untuk mendapatkan sumber air baku. Kamungkinan lain adalah sulit sumber energinya, sulit pengoperasiannya, dan sulit pengelolaannya. Dalam hal ini ketepatan pemilihan opsi teknologi menjadi sangat penting, sehingga menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Proses IMAS akan menjadi sangat penting, tidak bisa hanya asal-asalan, karena itu akan menentukan kualitas proposal, PJMProAKSi serta RKM-nya.

Lokasi daerah remote kemungkinan  sumber air bakunya berada di daerah gambut, air payau, air di daerah gunung berapi, sumber air dengan kandungan zat besi (Fe) tinggi atau kekeruhan tinggi, dll.  Untuk itu  diperlukan adanya penanganan dan pengolahan dengan teknologi khusus. Masalahnya adanya keterbatasan sumber pendanaan sehingga tidak mungkin  dilakukan pengolahan dengan teknologi dan biaya tinggi, selain faktor keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat.

Hal yang sama dalam pemilihan sumber energi di banyak lokasi desa remote, perlunya mempertimbangkan adanya keterbatasan listrik atau sumber energi untuk menggerakkan pompa. Karenanya perlu dipertimbangkan dan diperkenalkan penggunaan teknologi tepat guna misalnya solar sel.  Disinilah pentingnya kehadiran dan peran fasilitator masyarakat untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga tujuan dan keberlanjutan program dapat terjadi.

Ketiga, adanya keterbatasan dana BLM Pamsimas dan APBD untuk mencapai Universal Access.  Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.  Adanya program HAMP, DAK, HKP, kredit mikro, dan dana  CSR memberikan peluang sumber pendanaan tetapi sekaligus menjadi tantangan.  Bagaimana melakukan kolaborasi program dan pendanaan untuk mencapai Universal Access air minum dan sanitasi pada tahun 2019 dengan memanfaatkan peluang tersebut.  Faktanya kolaborasi program dan pendanaan dengan program-program tersebut tidak mudah merealisasikannya. Faktanya tahun 2017 kemarin tidak cukup mampu untuk memanfaatkan dan mendapatkan program-program tersebut secara optimal. Data yang dibutuhkan ternyata tidak valid sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Disinilah peran Fasilitator Masyarakat menjadi sangat penting dalam penyiapan data dengan benar. Fasilitator harus tahu informasi tentang program HAMP, DAK dan HKP serta mekanismenya.

Pada pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) tahun 2017, hasil base line survey ada selisih penurunan cukup besar dari target SR dalam SPPH (40.350 SR) menjadi 33.713 SR.  Selain itu, hasil base line survey 33.713 SR, hasil verifikasi oleh BPKP turun lagi menjadi 30.115 SR  yang dinilai layak atau telah memenuhi standar teknis dan prosedur tahapan pelaksanaan Program HAMP.  Untuk itu viliditas (kebenaran) data harus menjadi perhatian dan Fasilitator Masyarakat harus melakukan mengawalan dalam penyiapan data.

Keempat, Fasilitator harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa.  Terkait kolaborasi dalam pemanfaatan dana desa, saat ini sedang disusun Juknis Integrasi PJM Pro-AKSi kedalam dokumen perencanaan desa dan penganggaran desa.  Diharapkan dengan terintegrasinya PJM Pro-AKSi kedalam RPJM Desa maka potensi pendanaan dari APBDes dapat terwujud.  Harapannya APBDes tidak hanya  10% dari RKM namun bisa lebih dari itu.  Namun sebaliknya bisa saja terjadi PJM Pro-AKSi tidak terintegrasikan kedalam RPJMDes maka potensi pendanaan tidak akan terjadi. Hal ini harus disiapkan pada tahun ini karena target masa berakhirnya adalah tahun 2019, sehingga tinggal melakukan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan. Bagi Kabupaten yang tidak memiliki desa baru maka pendampingan dilakukan untuk keberlanjutan program.

tulah beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Fasilitator Masyarakat yang akan segera turun kelapangan mendampingi masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Tanozisochi Lase atau disapa Anes, selaku Ketua CPMU Program Pamsimas III saat membuka acara dan sekaligus menyampaikan arahannya pada Kegiatan Training of Trainer (TOT) Pelatihan Fasilitator Masyarakat Program Pamsimas III TA. 2018 Regional 2 (Jawa, Bali, NTB, dan Kalimantan), di Surabaya (26/04/2018).

Anes mengingatkan bahwa tahun 2019 nanti adalah batas waktu untuk mewujudkan target Universal Access air minum dan sanitasi.  Tahun 2019 nanti tidak akan ada desa-desa baru lokasi program Pamsimas.  Oleh karena itu fokus yang menjadi tugas utama Fasilitator Masyarakat adalah bagaimana melaksanakan dan menjamin keberlanjutan program. Pendampingan Fasilitator kepada KP-SPAMS agar berkinerja baik sehingga jumlah desa merah dan kuning semakin berkurang. Fasilitator hendaknya dapat memastikan bahwa iuran mencukupi tidak hanya untuk operasional tetapi juga untuk pemeliharaan, dan pengembangan.   Jadi fokus pendampingan fasilitator menjadi keberlanjutan.

Anes juga mengingatkan komitmen fasilitator dalam pendampingan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, manula, perempuan dan masyarakat adat, sehingga dipastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi.  Anes berpesan agar TOT pelatihan fasilitator ini menekankan hal-hal yang baru yang harus menjadi fokus perhatian untuk disampaikan kepada fasilitator. Misalnya terkait isu stunting dan disabilitas yang akan mempengaruhi desain konstruksi SAMS, agar diperhatikan.

Peserta ToT juga mendapatkan pemahaman tentang Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) yang disampaikan oleh PPK Hibah Air Minum dan Sanitasi, Tommy Permadhi.  Hasil evaluasi pelaksanaan Program HAMP tahun 2016 dan  2017 serta rencana Program HAMP tahun 2018, terdapat sejumlah temuan.  Pada pengecekan di lapangan ditemukan SR (sambungan rumah) yang terpasang di rumah/tempat ibadah, terpasang pada rumah atau hunian kosong (perumahan yang sedang dibangun), di tanah kosong (baru pondasi bangunan rumah), tempat usaha,  dsb.   Agar temuan tidak tidak terulang lagi, maka pada tahap proses penyiapan data dan proses pelaksanaan perlu dilakukan kawalan atau dampingan  yang lebih intensif dari fasilitator.

ToT Pelatihan Fasilitator Masyarakat  program Pamsimas III TA. 2018 digelar secara serentak di tiga lokasi.  Untuk regional satu (se-Sumatera) dilaksanakan di Medan, sedangkan regional III yang meliputi Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua dilaksanakan di Manado, dan dilaksanakan di Surabaya untuk regional II (Jawa, Bali, NTB, dan Kalimantan).

Sebagaimana dilaporkan Panitia, yang disampaikan Retno Indah Yunita selaku Asisten Perencanaan Satker PAM-BM Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR, penyelenggaraan ToT bertujuan untuk menjamin adanya kesamaan pemahaman tentang materi pelatihan Fasilitator Masyarakat program Pamsimas III,  memastikan kesiapan para District Coordinator (DC) sebagai pemandu dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan Fasilitator  Masyarakat, dan menjamin penyelenggaraan pelatihan Fasilitator Masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kurikulum dan materi pelatihan Fasilitator yang telah disusun.  Diharapkan melalui TOT  akan dihasilkan tim pemandu pelatihan fasilitator di setiap provinsi yang menguasai substansi dan terampil untuk memfasilitasi pelatihan  Fasilitator Masyarakat sesuai kurikulum dan modul yang telah disusun dan sesuai kebutuhan (Zulkifli-CD-CB ROMS 13 Kalsel/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC)