Hal ini mengemuka pada kegiatan rapat kerja seluruh tim ROMS Provinsi dengan tim ROMS Kabupaten  yang bertempat di Kantor ROMS 9 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, pada Selasa tanggal 18 April 2017.

Jawa Timur – Hadir dalam Rapat Kerja ini Danny Sutjiono selaku Advisory Keberlanjutan Program Pamsimas, Diah Prameswari selaku PPK Wilayah 2 serta dari CMAC Aan Juansah selaku tenaga ahli CMAC. Juga hadir PPK Pembinaan teknis Satker PSPAM Provinsi Jawa Timur Teguh Hadijono serta DC dan Co DC/DFMA seluruh Kabupaten yang mendapat Program Pamsimas di Jawa Timur. Kegiatan rapat kerja ini juga mengundang Tim dari Water.org. Water.org adalah organisasi nirlaba internasional pelopor inovatif, solusi berkelanjutan terhadap krisis global air dan sanitasi, memberikan harapan untuk perempuan, kesehatan untuk anak-anak, dan masa depan untuk masyarakat. Kegiatan ini dipandu oleh Provincial Coordinator (PC) ROMS 9 Pamsimas Jawa Timur Agustono Puji Utomo.

Rapat kerja ini penting, mengingat tugas-tugas pendampingan dalam pelaksanaan Program Pamsimas di tingkat Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten sangat besar, salah satunya isu-isu terkait desa-desa keberlanjutan  yang statusnya masih merah dan kuning, bagaimana upaya ke depan di Pamsimas III ini bisa tertanggulangi dengan baik dan lancar sesuai dengan KPI (Key Performance Indikator) yang telah ditetapkan.

Sesi Pertama rapat kerja ini adalah menyamakan persepsi atau pandangan bagaimana peran dan tugas ROMS 9 Jawa timur, baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten (DC)  dalam Pamsimas III. Salah satu tugas keberadaan ROMS dalam Pamsimas III di tingkat Provinsi adalah memberikan dukungan kepada PPMU dan Satker Provinsi serta Pokja AMPL dalam pengelolaan program secara keseluruhan. Dukungan kepada PPMU/Satker Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kemajuan program, kualitas dan keberlanjutan di Provinsi/Kabupaten, termasuk penyusunan KPI Provinsi.

Hal ini ditegaskan mantan Direktur Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danny Sutjiono yang saat ini menjadi Advisory Keberlanjutan Program, “Diharapkan keberadaan ROMS mampu memfasilitasi dan mendorong Pokja AMPL Provinsi mengembangkan kolaborasi dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan menuju akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 dan juga peran DC diharapkan lebih optimal dalam advokasi ke Pemda masing-masing daerah, agar mau mengalokasikan dana APBD nya dalam penyediaan air minum. Dan kolaborasi pendanaan ini akan menjadi nilai plus terhadap penilaian kinerja”.

Lebih lanjut menurut Danny, “Terkait tugas Co PC, yang sudah perlu digarisbawahi adalah lebih pada pembinaan Kabupaten lama, sehingga pembagian tugasnya jelas dan beban tanggungjawab pembinaan di Kabupaten tidak saling tumpang tindih (2 orang Co PC)”. Beberapa sumber pendanaan yang bisa menjadi alternatif, menurut Danny, yaitu diantaranya hibah air minum perdesaan, DAK air minum, Dana Desa, dari lembaga lain seperti Water.org dll.

Sedangkan Diah selaku PPK, mengharapkan agar setiap masalah yang ada segera dilaporkan ke Provinsi yang akan diteruskan ke pusat agar segera ada tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang timbul dan tidak berlarut larut. Lebih lanjut menurutnya, bahwa penyusunan RKM adalah menjadi target fasilitator yang harus dicapai, dimana capaian tersebut bisa menjadi tolok ukur kinerja fasilitator dilapangan.

Sesi Kedua, paparan Water.org terkait Penguatan dan pembiayaan BPSPAMS Perluasan akses terhadap air dan sanitasi di perdesaan, dimana beberapa Kabupaten di Jawa Timur sudah ada penjajakan kerjasama pendanaan dalam penyediaan air minum. Beberapa kerjasama pendanaan melalui lembaga mikro kredit yang sudah berjalan, khususnya di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Lamongan dan Tuban, serta beberapa Kabupaten yang seperti Jombang, Bondowoso, Malang, Sumenep, Bangkalan dan Lumajang menyusul penjajakan kerjasama dengan Water.org tersebut.

Kegiatan program water.org ini diawali dengan 1) Pemetaan (identifikasi) BPSPAMS yang tertarik dan potensial ingin memperluas layanan air; berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. 2) Penguatan kapasitas BPSPAMS melalui pelatihan dan bantuan teknis (badan hukum, sistem administrasi, laporan keuangan dan rencana pengembangan/investasi; serta membantu BPSPAMS untuk mendapatkan penyedia jasa teknis oleh pihak ketiga; 3) Pembiayaan dengan mengakomodasi BPSPAMS untuk mendapatkan kesempatan investasi dari lembaga keuangan mitra, baik untuk perluasan maupun perbaikan.

Dalam paparan Tim Water.org ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama pendanaan ini, setelah terlibat dalam program penguatan dalam program Water.org adalah : a) Mampu meningkatkan pelayanan air (Jam/Hari), b) Mampu menambah Sambungan Rumah (SR) baru, c) Mampu melengkapi status kelembagaan (badan hukum,)  d) Memiliki sistem penagihan dan pencatatan meter air, e) Memiliki laporan keuangan (3 bulan terakhir), f) Memiliki dokumen rencana pengembangan, g) Memiliki proposal pembiayaan untuk pengembangan

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Danny Sutjiono, “di Jatim desa iurannya di atas BOP kurang lebih 92 desa dan kurang lebih 103 desa perlu dikuatkan pembukuannya, karena kalau dilihat dari data SIM Pamsimas, tarif ada yang bagus tetapi pembukuannya tidak ada ataupun kurang lengkap. Hal ini dikarenakan sebagian pengurus BPSPAMS ada yang kurang aktif”.  Lebih lanjut menurut Bapak Danny, “bahwa kegagalan tersebut dikarenakan sebagian kepengurusan dibentuk oleh kepala desa dan orang yang ditunjuk tidak mempunyai jiwa relawan”.

Pada Sesi akhir atau yang ketiga, terkait capaian kinerja masing-masing DC serta kendala yang di hadapi dilapangan, di 20 Kabupaten lama dan 7 Kabupaten baru. Dimana beberapa Kabupaten ada yang mengalami kerusakan jaringan seperti kebocoran pipa, yang sebelumnya bagus dan juga kualitas air yang menurun (keruh). Bongkar pasang personil (mundur/ganti personil) turut mempengaruhi capaian kinerja tim. Ada juga desa yang sudah mengundurkan diri tetapi masih muncul dalam SIM Pamsimas yang pada akhirnya menimbulkan anomali pada data SIM.

Menurut Danny, “perbedaan data SIM dengan realitas dilapangan, agar dibuatkan surat ke CMAC untuk segera ditindaklanjuti atau direvisi”. Senada dengan pendapat tersebut, Aan selaku TA CMAC menambahkan, bahwa beberapa desa lama sudah mengirimkan data yang update, harapannya akhir April 2017 ini data SIM sudah terupdate semua.

Secara umum dalam kegiatan rapat kerja ini, isu terkait keberlanjutan SPAM Desa Pamsimas yaitu: (1) Aspek Teknis meliputi masalah sumber air dan perencanaan, (2) Aspek Managerial: iuran, operasional dan pemeliharaan serta  Institusi atau kelembagaan, dan (3) Aspek Pembinaan: Monitoring dan pelatihan. Dan beberapa tugas penting yang diemban dalam Pamsimas III adalah bagaimana kemampuan DC untuk mengadvokasi pemda terkait target jumlah desa dampingan baru melalui program Pamsimas dan program lain yang disinkronkan dengan Pamsimas, misalnya (DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, Dana Desa), termasuk menggaet potensi untuk berinvestasi pihak ketiga (swasta) melalui program CSR nya.

Harapannya semua desa-desa keberlanjutan (2008-2015) pada tahun 2017 memiliki rancangan teknis air minum (SAM)/RKM 100%, termasuk secara bertahap sudah ada yang teranggarkan/dibiayai untuk implementasi di tahun anggaran 2017 terutama bagi desa-desa kondisi merah dan kuning yang menjadi perhatian. Tantangan ke depan Tim ROMS Provinsi dan Kabupaten, adalah bagaimana memasarkan RKM 100%, yang tentunya kualitas perencanaan harus dipastikan sudah memenuhi kaidah atau ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan juga secara kelembagaan sudah bankable (layak untuk di danai) baik dari : 1) Legal/kelembagaan (SK Kepala Desa, BUMDES, Akta Notaris; 2) Tarif dan sistem pencatatan (Perdes Tarif, Penyesuaian tarif,  pencatatan dan penarikan rekening air; 3) Laporan Keuangan (Menyusun laporan keuangan); 4) Proposal pengembangan (Rencana Pengembangan, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, proyeksi keuangan). Apabila dari sisi teknis dan kelembagaan sudah layak untuk dipasarkan ke pihak ketiga, hal tersebut mengurangi “dependensi” (kertegantungan) pembiayaan yang selama ini mengandalkan dana BLM dari pamsimas saja dalam pengembangan layanan air minum.

Kemudian bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan kegiatan dan membangun/menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan pengambil kebijakan, DC juga diminta untuk mengawal dan memastikan agar semua komitmen Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam sharing program dan atau pendanaan bisa teranggarkan dalam APBD atau APBDesa yang besaran dananya minimal sama atau bisa melebihi dan terealiasi dengan baik dan lancar, yang tentunya diikuti dengan partisipasinya masyarakat baik bentuk In-cash maupun In-kind.

Semoga pelaksanaan Pamsimas III dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam menuju Universal Access 100% di tahun 2019. (Agus Subiyantoro, SE., M.Si. FMS Jawa Timur bersama TIM ROMS :Deddy Setiawan Web Admin/Asst.MIS CMAC).