Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk minimal yang harus ada didalam pertanggungjawaban pekerjaan kontraktual baik itu konsultan, non-konsultan, maupun kegiatan swakelola sehingga memudahkan bagi semua pihak, baik itu pihak ketiga, penyelenggara kegiatan (panitia pelaksana) dan atau verifikator termasuk Auditor (BPKP).