Kolaka, Sultra – Desa Puncak Monapa di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara dihuni sekitar 1.592 jiwa terbagi dalam 328 KK. Selama bertahun-tahun akses terhadap air bersih menjadi permasalahan warga dan berdampak pada sanitasi. Permasalah utama adalah ketiadaan sumber air bersih di desa.  Sumber air bersih atau mata air yang ada berada di pegunungan dengan medan terjal yang hanya bisa diakses dengan kendaraan bermotor jenis trail.  Lokasinyapun cukup jauh, sekitar 5 Km dari perkampungan warga.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut dialami warga selama bertahun-tahun sehingga memunculkan kesadaran sekelompok masyarakat setempat untuk keluar dari permasalahan. Mereka bersama-sama berusaha mencari jalan keluar melalui perbincangan, diskusi hingga ke rembug warga.  Permasalahan air bersih tersebut setiap tahunnya mengemuka di musyawarah desa.  Walau hal tersebut menjadi kebutuhan utama warga namun sulit untuk dipenuhi.  Kendalanya adalah keterbatasan dana desa yang ada, apalagi jarak sumber air yang jauh dari perkampungan warga dengan medan cukup sulit sehingga dibutuhkan biaya tidak sedikit.  Dana desa yang bersumber dari APBN masih sangat terbatas bila dialokasikan ke berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur prioritas lainnya yang juga merupakan prioritas pembangunan seperti jalan, irigasi, dan lain-lain. Pendek kata, warga dan pemerintah desa memiliki komitmen untuk menghadirkan sarana air minum yang memadai bagi warganya dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.

Sekelompok penggiat desa mencoba menghitung-hitung kebutuhan anggaran untuk membangun jaringan air minum dari sumber air di pegunungan  ke perkampungan warga dengan komponen-komponen peralatan yang dibutuhkan.  Hasil hitungan biaya didiskusikan dengan aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut perhitungan diperlukan biaya cukup besar dan desa hanya mampu mengalokasikan anggaran10-15% dari total biaya yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya. Dengan demikian kalau dibangun secara bertahap sesuai alokasi anggaran akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, belum lagi kebutuhan biaya untuk pemeliharaan sarana terbangun. Memang warga menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi untuk berswadaya demi terbangunnya sarana air.  Namun kemampuan warga sangat terbatas mengingat sebagian  besar penduduk desa tergolong berpenghasilan rendah.

Hingga kemudian Desa Puncak Monapa diundang ke Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program Pamsimas tingkat kabupaten.  Pertemuan tersebut mensosialisasikan program Pamsimas, sekaligus menjaring minat desa-desa yang memiliki permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi beserta persyaratannya.  Perwakilan Desa yang hadir sangat antusias mengikuti pertemuan tersebut dengan harapan permasalahan air bersih di desa segera mendapat solusi. 

Gayung bersambut antara cita-cita warga Desa Puncak Monapa dengan tujuan dari pertemuan tersebut. Singkat cerita,  tanpa berfikir panjang, Desa  menyatakan minat untuk bergabung dengan program Pamsimas dan siap memberikan kontribusi sebagaimana yang dipersyaratkan bagi peserta program Pamsimas.

Maka dilakukanlah pertemuan desa dalam rangka mensosialisasikan program kepada masyarakat, sekaligus meneguhkan kembali komitmen desa untuk menyiapkan sharing anggaran dan meminta kesediaan warga untuk berswadaya dan berkontribusi. Wargapun menyambut dengan antusias.

Sejak upaya persiapan dan perencanaan pembangunan sarana air minum diwarnai oleh antusiasme warga.  Tingkat partisipasi warga dan pemerintah desa sudah terbangun pada saat kegiatan pengkajian bersama tentang keadaan desa berupa pemahaman potensi dan permasalahan air minum dan sanitasi (IMAS) sebagai awal dari perencanaan  bersama. Kegiatan difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat yang ditugaskan oleh Pamsimas mendampingi masyarakat dalam menjalankan tahapan-tahapan proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan.

Karena program berorientasi : dari, oleh dan untuk masyarakat, maka dibuatlah usulan (proposal) atau rencana kegiatan masyarakat oleh masyarakat sendiri berupa rencana sistem penyediaan air minum dengan opsi jaringan perpipaan grafitasi yang bersumber dari mata air pegunungan yang akan dialirkan ke parkampungan warga.  Anggaran yang dibutuhkan sebesar  Rp 350 Juta, dengan sumber dana dari BLM Pamsimas Rp 245 Juta, sharing APBDesa 10% sebesar Rp 35 Juta, dan swadaya masyarakat dalam bentuk in-cash sebesar Rp 14 Juta dan  in-kind senilai Rp 56 Juta, untuk melayani  770 jiwa (154 KK) warga sebagai pemanfaat air bersih.  Rencana Kerja Masyarakat (RKM) tersebut disetujui pihak Kabupaten sehingga Desa Puncak Monapa ditetapkan sebagai desa sasaran Pamsimas tahun 2017.

Alhasil dengan semangat keswadayaan dan gotong-royong, terbangunlah sarana air minum dengan opsi jaringan perpipaan grafitasi yang bersumber dari mata air pegunungan berkapasitas 5 liter per detik, dengan kapasitas system terpasang sebesar 3,6 liter per detik. Jarak antara mata air dengan perkampungan yang cukup jauh dan medan yang terjal tidak menjadi hambatan bagi Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan air minum di lapangan. Mereka selalu berprinsip : air adalah sumber kehidupan yang membutuhkan kerja nyata untuk kemaslahatan bersama dan anak cucu  yang akan menikmati hasilnya. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi.

Komitmen Pemerintah Desa akan dana sharing APBDes 10% juga telah dibuktikan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang terealisasi dengan lancar. Kepala desa dan masyarakat yang diwakili oleh BPD juga terlibat aktif dalam mengawasi penyelesaian pembangunan sarana air minum oleh KKM.

Alhamdulillah, setelah semuanya terbangun, KKM yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian pembangunan sarana air minum, selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaannya kepada masyarakat sebagai pemanfaat.  Selanjutnya sarana yang telah terbangun tersebut diserahkan kepada KP-SPAMS Desa Puncak Monapa yang diketuai Rabin dengan dibantu lima orang kader desa, yang bertugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum desa secara berkelanjutan. Untuk keperluan tersebut disepakati  iuran secara gotong royong oleh setiap rumah tangga.  Setiap KK dikenakan iuran air sebesar Rp 15 Ribu per bulan, sedangkan untuk pengusaha dikenakan biaya Rp 100 per bulan. Kesepakatan ini diterima dengan senang hati oleh segenap warga dan hasil kesepakatan ini kemudian akan ditindak lanjuti oleh BPD untuk dikukuhkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang pemeliharan  dan operasional SPAMS Perdesaan, sebagai norma yang mengikat dan menjamin keberlanjutan jaringan air minum yang sudah dibangun dengan susah payah secara “berjamaah”.

Pemerintah desa dan masyarakat sangat merasakan berkah dan manfaat dari kehadiran sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa, yang lahir dari prakarsa warga dan merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah desa dan Pamsimas. Air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan sudah mengalir dan akan terus dipelihara sehingga memberi manfaat bagi warga selamanya.  Itulah komitmen warga Desa Puncak Monapa mengingat air dan sanitasi adalah kebutuhan dasar mereka (MahsusDC Kolaka/Kaimuddin-TA CD-CB SULTRA/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC).