Semarang, Jateng – Provinsi Jawa Tengah gelar Rapat Koordinasi Bidang Perumahan dan Permukiman di Semarang, Kamis (28/06/2018). Rakor yang dikoordinasikan oleh Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah mengangkat tema Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.

Penyelenggaraan Rakor dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta mengidentifikasi permasalahan dan langkah-langkah kongkret penyelesaiannya dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah, Dra. Peni Rahayu M.Si.

Dalam arahannya, Peni Rahayu menyampaikan bahwa capaian akses air minum aman pada tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah, untuk wilayah perkotaan mencapai 80,98% dan 72,80% untuk kawasan perdesaan. Pada tahun 2018 ini cakupan tersebut akan ditingkatkan menjadi 90%, dan pada tahun 2019 cakupannya diharapkan telah mencapai 100% air minum aman.

Di Jawa Tengah terdapat 8 SPAMS Regional yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian akses universal air minum pada tahun 2019. Selain itu Peni Rahayu juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di beberapa Kabupaten di Jateng masih banyak yang berada di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional. Peningkatan akses air minum aman secara berkelanjutan dan sanitasi yang layak pada 2019 di sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan Program Penyediaaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat atau PAMSIMAS menjadi salah satu strategi dalam penurunan angka kemiskinan tersebut.

Rakor diawali dengan panel diskusi dengan lima pokok bahasan masing-masing disampaikan:    [i] Peran Kemendagri dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak untuk Masyarakat (disampaikan oleh Indra Maulana Syamsul Arif, Skom MSi/wakil dari Dirtjen Bina Bangda Kemendagri), [ii] Kebijakan Pelaksanaan program Pamsimas III (disampaikan oleh Ir. Essy Asiah MT /Waka CPMU Pamsimas mewakili Direktur PSPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR), [iii] Penanganan Desa Stunting dan Progres Pencapaian ODF di Jateng (oleh Dr. Yulianto Prabowo, M.Kes /Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng), [iv] Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Air Tanah Bawah Tanah untuk Pelaksanaan PAMSIMAS (oleh Ir. Bambang Mandala P. MT / Kabid. Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah), dan [v] Progres Pelaksanaan Pamsimas III di Jawa Tengah (oleh Ir. Susilo Tri Budiyono, MM/ Provincial Coordinator Pamsimas Jawa Tengah)

Rakor yang dipimpin oleh Ir. Sigit Krida Hariyono M,Si selaku Ketua PPMU Program Pamsimas Jawa Tengah, antara lain menghasilkan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, antara lain: [i] Penyusunan RAD-AMPL agar segera diselesaikan sampai Perbub dan diintegrasikan kedalam perencanaan dan penganggaran APBD bidang AMPL, [ii] Untuk mencapai akses air minum yang aman dan sanitasi layak dalam upaya pencapaian Universal Akses di 2019, agar hal tersebut dijadikan program kerja Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; [iii] DIPA untuk pelaksanaan desa reguler Pamsimas III TA. 2018 akan diterbitkan segera (awal Juli 2018). Mengingat Jawa Tengah menggunakan alokasi dana Loan IBRD agar dilakukan percepatan pelaksanaan dan kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir Oktober 2018. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mencairkan alokasi dana APBD kepada 35 desa Pamsimas TA. 2018, dan sudah dipersiapkan berkas-berkas administrasi untuk PKS untuk pencairan termin satu (T-1) desa APBN dan persiapan pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat, [iv] Penanganan Desa Stunting (110 desa) di 11 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah ditangani oleh lintas instansi khususnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk menangani sektor kesehatan (perbaikan gizi), dari Pamsimas menangani akses air minum dan sanitasi di lokasi Pamsimas, sedangkan progres pencapaian ODF di Jateng sampai Juni 2016 sudah ada 6 Kabupaten yang ODF dan target sampai akhir 2018 menjadi 11 Kab/Kota,  [v] Masalah peningkatan kinerja BPSPAMS/KPSPAMS pembinaannya dapat dilaksanakan oleh Bapermasdes bersama Konsultan Pamsimas ROMS dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabupaten/Kota, secara bersama-sama dapat menyelesaikan masalah keberfungsian SAM (yang tidak berfungsi/berfungsi sebagian) dan penanganan Tata Kelola BP-SPAMS/ KP-SPAMS; dan [vi] Dinas ESDM mengingatkan agar dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan Pamsimas “harus berijin” sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1974 dan PP 121 Pasal 5 ayat (3). Untuk pelayanan izin dilakukan di Kantor DPM dan PTSP Provinsi Jateng sesuai Pergub Jatenf No. 18 / 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Diharapkan semua pelaksanaan sumur Pamsimas 2018 dimintakan izin pengambilan/ pemanfaatan air tanah ke DPM dan PTSP Jawa Tengah.

Rakor yang dihadiri PPMU Provinsi, Satker PSPAM Jawa Tengah, ROMS-8 Pamsimas Provinsi Jateng, Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Provinsi Jateng, perwakilan Perguruan Tinggi,  Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum  dari 29 Kabupaten pelaksana program PAMSIMAS di Provinsi Jawa Tengah, ditutup secara resmi oleh Ipong Haryanto  SE, MSi  dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah. Rakor telah menghasilkan beberapa catatan untuk mencari solusi dan langkah-langkah kongkret penyelesaian permasalahan  dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di Jawa Tengah, untuk segera ditindaklanjuti (Suharno MS-Co PC ROMS 8 Jawa Tengah/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC).