Mamuju, Sulbar Urgensi pelayanan air minum dan sanitasi sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat tergambarkan dalam Workshop Sosialisasi Awal Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat (22/2/18).  Workshop diikuti peserta dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tingkat Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat yang berasal dari unsur-unsur Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan Lingkungan Hidup. Workshop juga diikuti peserta dari PDAM, Akademisi, LSM, dan kalangan media.

Sekretaris Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar), H. Ismail Zainuddin berpesan agar setiap unit kerja dalam menyusun program harus sejalan dan searah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Sekprop. Sulbar Ismail Zainuddin mengingatkan, setiap program prioritas yang dijalankan harus betul-betul sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur agar pencapaiannya bisa dirasakan masyarakat Sulbar.

“Kita sudah komitmen bahwa setiap program harus merupakan penjabaran dari RPJMD 2017-2022,” kata Ismail dalam sambutan sekaligus arahannya saat membuka Workshop Sosialisasi Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Provinsi Sulbar.

Beliau menambahkan, Rencana Aksi Daerah – Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat.

RAD-AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL di daerahnya. RAD-AMPL berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (Pemerintah/APBD, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat.  Hal tersebut menjadi satu agenda strategis untuk dilakukan guna mendukung percepatan pencapaian target Universal Access 2019.

RAD-AMPL berfungsi sebagai sistem perencanaan dan penganggaran daerah sehingga menjadi rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan maupun pendekatan masyarakat. Ia menjadi instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah lima  tahun (2018 – 2022) yang sejalan dengan RPJMD Propinsi Sulawesi Barat 2017 – 2022, serta menjadi channel internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang membidangi AMPL, meningkatkan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL, memuat replikasi program Pamsimas untuk 2018 sampai 2022.  Dengan demikian diharapkan Propinsi Sulawesi Barat dapat mencapai target  Universal Access pada tahun 2019 sesuai target nasional.

“Penyusunan RAD harus betul-betul tepat sasaran, jangan melakukannya kalau masih ada satu sistem yang tidak berfungsi.  Untuk itu, yang harus dilakukan adalah meyakinkan bahwa seluruh instrumen yang ada didalamnya mendukung,” jelas Sesprop. Sulbar.

Mukaddam M. Saul Djalil, Ketua PPMU Program Pamsimas Sulawesi Barat menambahkan, pemerintah Republik Indonesia mempunyai komitmen untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan aman air minum dan sanitasi layak dalam rangka pencapaian target Universal Access 100-0-100 pada tahun 2019.

Mukaddam menambahkan bahwa program Pamsimas yang dikelola propinsi Sulawesi Barat telah mencapai target lebih dari 60 persen. Pamsimas merupakan kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat di tingkat desa.

Ia berharap,  seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat yang menjadi lokasi program Pamsimas dapat menyelesaikan dokumen RAD-AMPL melalui kegiatan tersebut.  Output dari pertemuan tersebut adalah dokumen RAD-AMPL Kabupaten Pamsimas se-Sulawesi Barat dapat terhimpun.

“Kita berharap sinergitas terus dibangun dengan semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, sehingga penerapan RAD-AMPL bisa berjalan dengan maksimal,” imbuh Mukaddam.

Workshop Sosialisasi Awal Penyusunan RAD AMPL Sulawesi Barat berjalan sangat dinamis.  Melalui pendekatan partisipatif  sehingga diskusi berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta workshop. Esensi pertemuan selain melakukan sosialisasi RAD AMPL juga menggali informasi terkait capaian AMPL di masing-masing kabupaten yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan program bidang AMPL di tingkat provinsi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi  2017 – 2022. Diharapkan tercipta kesepahaman dan kesepakatan tentang rencana kerja penyusunan dokumen RAD-AMPL hingga terbitnya Peraturan Gubernur yang mengaturnya. (Hasan Husain-LGS Sulbar:Hartono Karyatin M-AMS NMC).