Bandung, 7 Juli 2017 – Bertempat di Hotel Jayakarta Bandung, CPMU Program Pamsimas III mengadakan Rapat Kerja Pamsimas III untuk percepatan pelaksanan Program Pamsimas 2017 (6-8 Juli).   Percepatan yang dimaksud  adalah dalam rangka mendorong pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap I untuk desa-desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi Program Pamsimas.   Dengan cairnya dana BLM maka proses konstruksi pembangunan sarana air minum dan sanitasi  di pedesaan dapat  segera dimulai.

Rapat Kerja yang berlangsung selama tiga hari  yang rencananya diakhiri kunjungan ke desa Pamsimas,  dibuka dan sekaligus dipimpin oleh Agus Ahyar selaku Ketua CPMU Program Pamsimas dan dihadiri Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat  (PAMBM) – Kementerian PUPR , Fitri Peranginangin.  Rapat Kerja juga diikuti oleh PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, PPK Wilayah II, dan PPK Wilayah III Satker PAMBM serta seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pusat (CMAC).

Rapat Kerja di Bandung dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi terkini proses pelaksanaan kegiatan dan program pedampingan di lapangan.  Dalam Rapat tersebut dilakukan pemetaan per provinsi terhadap bebagai isue dan persoalan yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.  Issue dan permasalahan yang menjadi bahasan difokuskan pada proses pencairan BLM Tahap I beserta kelengkapan dokumen yang menjadi syarat pencairan BLM.

Pencairan BLM antara lain terkendala oleh adanya revisi Surat Keputusan (SK) Satker PIP.  SK Satker harus dilakukan revisi karena terkait perubahan personil PPSPM dan PPK, pergantian Satker PIP, perubahan nomenklatur dan kesalahan penulisan nama pejabat Satker.  Sebanyak 93 kabupaten masih dalam proses revisi SK Satker dari total 365 kabupaten peserta Program Pamsimas.

Sejumlah kabupaten juga belum menerima DIPA sehingga belum bisa memproses pencairan BLM ke KPPN .  Sebanyak 26 kabupaten dari 365 kabupaten belum menerima DIPA.  Belum turunnya DIPA di sejumlah kabupaten disebabkan antara lain karena Satker PIP belum mengecek ke KPPN, Bendahara dan Pejabat Penandatangan SPM belum bisa menggunakan aplikasi pencairan di KPPN, hard copy petikan DIPA belum diterima KPPN dan terdapat kesalahan penulisan Pejabat Satker PIP atau nama tidak tercantum dalam DIPA.

Permasalahan lainnya adalah belum terbitnya  SK BLM APBN.  SK Belum diterbitkan karena berbagai persoalan, antara lain menunggu revisi SK Satker PIP, perbedaan penulisan nama KKM dalam Akta Notaris dengan yang tercantum pada rekening KKM, Satker PIP masih menunggu semua desa lengkap terlebih dahulu, dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen pencairan, dan ada KKM yang belum memiliki atau belum menyampaikan rekening KKM.

Untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya terkait lambatnya pencairan BLM, maka dilakukan sampling di Jawa Barat dan Banten.  Untuk itu dalam Raker kali ini dihadirkan  Konsultan Provinsi (Regional Oversight Management Services/ROMS) beserta seluruh Koordinator Kabupaten baik dari provinsi Jawa Barat maupun provinsi Banten.  Dari sharing informasi yang dilakukan maka Kabupaten yang belum berhasil mencairkan BLM Tahap I dapat belajar dari Kabupaten Garut, Ciamis dan Subang yang telah berhasil mencairkan BLM Tahap 1.

Raker  yang menghadirkan ROMS Jawa Barat dan ROMS Banten menjadi pengalaman yang bagus untuk mengenali dan mengetahui secara detail terhadap issue dan permasalahan yang terjadi di lapangan.  “Pelaksanaan Raker ini menjadi semacam uji coba dalam menggali issue dan permasalahan yang terjadi di lapangan”, kata Ketua CPMU Agus Ahyar dalam penutupan Raker.

Pasca Raker Bandung akan digelar pertemuan yang sama di berbagai provinsi.  Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat  (PAMBM) – Kementerian PUPR , Fitri Peranginangin,  menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan menerjunkan  Tim Pusat ke seluruh provinsi.   Tim Pusat yang terdiri dari unsur CPMU,  Satker PIP dan Konsultan Pusat (CMAC)  akan dibagi dalam beberapa Tim dan secara simultan mengunjungi  semua provinsi.  Tim akan melakukan pertemuan di tingkat provinsi dengan menghadirkan ROMS beserta seluruh Koordinator Kabupaten dan Satker PIP Provinsi.  Model penggalian issu dan persoalan akan dilakukan seperti yang telah dilakukan di Bandung (6-8 Juli).

Untuk efektifnya pertemuan yang akan dilakukan di tingkat provinsi, maka kepada semua pelaku Program Pamsimas di tingkat provinsi hingga Kabupaten diminta untuk menyiapkan laporan progress dan mendata issue seputar pencairan BLM, seperti revisi RKM, penerbitan SK Penerima BLM beserta rincian pagu per desa, kendala penerbitan PKS, kelengkapan dokumen pencairan, dan lain sebagainya.

Raker di Jawa Barat  akan ditutup dengan melakukan kunjungan lapangan ke desa Pamsimas di Jawa Barat.  Desa yang akan dikunjungan adalah desa yang telah berhasil mencairkan dana BLM-nya.  Dengan demikian dapat dilakukan pembelajaran bersama atas  keberhasilan desa tersebut   (Hartono Karyatin/SosMed Comm Sp-CMAC)