Join Mission World Bank dan DFAT ke Kab. Lampung Selatan

Lampung Selatan, 14 Juli 2017 – Untuk melihat secara langsung bagaimana penyaluran dana dan  tingkat keberhasilan kemanfaatan program PAMSIMS bagi masyarakat desa, World Bank bersama  DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) – Perwakilan Pemerintah Australia,  melakukan misi supervisi bersama (Join Mission) dengan mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,  Sumatera (11-12 Juli).  DFAT sebagai salah satu lembaga donor ingin melihat langsung bagaimana penyaluran dana PAMSIMAS  apakah sudah dinilai bermanfaat dengan optimal.  Sementara itu, pihak World Bank ingin melihat tingkat keberhasilan kemanfaatan PAMSIMAS  sebagai indikator dari evaluasi terhadap tahapan proses yang dijalankan,  mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca konstruksi, dari proses di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Umum dan Juknis PAMSIMAS.  Selama berada di Kab. Lampung Selatan, Tim Supervisi Bersama World Bank-DFAT mengunjungi desa Banyumas di Kec. Candipuro dan desa Sidomulyo di Kec. Sidomulyo, serta melakukan dialog secara langsung dengan pelaku PAMSIMAS di tingkat desa dan aparat setempat.    Kedua desa yang dikunjungi merupakan lokasi program PAMSIMAS tahun anggaran 2014.  Dalam kunjungan tersebut, Tim World Bank diwakili oleh Trimo Pamudji Al Djono dan Sri Probo,  sementara dari DFAT diwakili oleh James Ghaeni.

Pendekatan misi supervisi World Bank kali ini berbeda dengan misi sejenis yang dilakukan sebelumnya. Kunjungan supervisi ke kabupaten PAMSIMAS biasanya dilakukan secara Top Down, dengan terlebih dulu bertemu perangkat Pemda seperti Pokja AMPL, Panitia Kemitraan (Pakem), atau dengan DPMU atau bahkan seringkali bertemu dengan Bupati terlebih dahulu.  Namun, kali ini kunjungan misi supervisi bersama justru dimulai dengan mengunjungi desa dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat dan pelaku utama PAMSIMAS di tingkat desa.   Rencana kunjungan yang diberitahukan secara mendadak (7 Juli), tak ayal membuat para pelaku dan stakeholders Program PAMSIMAS  di Kabupaten Lampung Selatan  berfikir bahwa tujuan misi ingin melihat langsung ke lokasi dengan kesiapan yang seadanya.  Diharapkan para tetamu kunjungan mendapatkan informasi yang sebenarnya langsung dari masyarakat. Pokja AMPL  Kab. Lampung Selatan menyambut positif kunjungan tersebut, yang mana waktu kunjungan bersamaan dengan persiapan Rapat Pakem untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS Tingkat Kabupaten tahun anggaran 2018.

Setibanya di Kabupaten Lampung Selatan, rombongan dari World Bank dan DFAT langsung menuju ke Balai Desa Banyumas di Kecamatan Candipuro.  Rombongan diterima oleh Camat Candipuro didampingi Kepala Desa Banyumas Gunawan beserta perangkat desa, Babinsa, Linmas, Ka. UPT Puskesmas dan Sanitarian, Asosiasi SPAMS, KKM dan BP-SPAMS, serta Konsultan Pendamping (dari Provinsi, Kabupaten, dan Fasilitator Masyarakat).  Tim misi supervisi bersama mendapatkan penjelasan program PAMSIMAS melalui paparan KKM Banyu Bening dan BP-SPAMS Banyu Biru, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab langsung dengan masyarakat penerima manfaat program PAMSIMAS.  Poin penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah efektifitas dan efisiensi program, keberlanjutan pemanfaatan sarana, pengembangan dan kolaborasi antarpihak, dan strategi desa Banyumas dalam mencapai target Universal Acces 2019.

Suyandi selaku Koordinator KKM desa Banyumas menyampaikan bahwa efektifitas program PAMSIMAS yang melakukan kolaborasi dengan NGO dari Belanda, SNV khususnya di bidang sanitasi, sudah mendorong desa Banyumas menjadi Desa ODF, demikian pula dengan pelaksanaan pola PHBS.  Menurut data desa per Mei 2017, sebanyak 60.2% warga desa Banyumas sudah menjalankan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun.  Kasus diare juga mengalami penurunan, dari 66 kasus di tahun 2013 menurun menjadi 7 kasus di tahun 2017 ini.

Lebih lanjut Camat Candipuro menyampaikan bahwa desa Banyumas merupakan desa pertama yang menyatakan Bebas Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Lampung Selatan.  Untuk memberikan dorongan bagi desa lainnya, rencananya pada tanggal 18 Juli 2017 akan dilakukan Deklarasi ODF untuk dua kecamatan sekaligus di Kantor Kecamatan Candipuro.

Kabar baik rencana Deklarasi ODF tersebut disambut dengan baik oleh James Ghaeni yang merupakan perwakilan DFAT.  “Nanti saya akan langsung bertemu dengan Bupati Lampung Selatan dan memberikan dukungan atas harapan Lampung Selatan mewujudkan tujuan yang baik ini”, kata James Ghaeni lebih lanjut diiringi tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di balai pertemuan.

“Selaku Tim Pendamping masyarakat, hampir tak bisa menahan luapan perasaan haru yang sangat emosional dalam suasana penuh apresiatif, situasi kegembiraan yang cukup membayar kelelahan selama ini, teringat kerja keras masyarakat bersama Pak Kepala Desa yang dengan komitmen tinggi terus memotivasi dan mendorong demi keberhasilan program Pamsimas”, kenang salah seorang Fasilitator yang menjadi pendamping masyarakat.

Sejak program PAMSIMAS diluncurkan ke desa Banyumas tahun 2014, hingga saat ini terdapat sambungan rumah (SR) sebanyak 27, ditambah 5 KU (Kran Umum) yang diaktifkan saat musim kemarau.  Akses air minum baru menjangkau 78 KK dari 951 KK.  Mahalnya biaya pemasangan menjadi penyebab kecilnya jumlah SR.   “Saya memang sangat membutuhkannya air PAMSIMAS Pak, tapi saya belum punya uang 450 ribu untuk memasang SR, cukup berat untuk saya Pak.”, ungkap Wulan Apriani (40 th) salah seorang warga desa menyampaikan alasannya.

Menanggapi kesulitan warganya, Gunawan – Kepala Desa Banyumas menyampaikan rencananya.   Untuk menambah SR sebanyak 110 SR, pada TA 2017 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 71,7 juta melalui APBDes.  Sedangkan untuk tahun 2018, melalui musyawarah dusun akan dianggarkan Rp 90 juta untuk menambah 200 SR. Penyaluran alokasi APBDes akan dilakukan melalui penyertaan modal untuk BUMDes, dengan mekanisme SR Bergulir. “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati yang telah mengeluarkan kebijakan melalui Perbup, kewajiban 10% penyertaan APBDes bagi desa-desa yang mendapatkan Program PAMSIMAS”, tambahnya.  Trimo Pamudji Al Djono dari World Bank mengingatkan,  kalau PAMSIMAS 3 masuk dengan APBD dan pengembangan dari APBDes melalui BUMDes, akan membuat Cost Benefit, atau biaya per pemanfaatnya akan bertambah mahal.  ”Mestinya Penjualan Depot Air Minum BUMDes Banyu Biru belum saatnya diperlukan, yang harus dilakukan adalah justru menambah SR-nya agar BP-SPAMS mandiri”, tambah Trimo mengingatkan masyarakat.

Setelah pertemuan di Balai Desa, kegiatan dilanjutkan dengan melihat secara langsung sarana air minum dan sarana sanitasi sekolah, serta mengunjungi salah satu warga pemanfaat SR.  Ngadirah (69 tahun), salah seorang warga yang rumahnya didatangi James Ghaeni terlihat senang dan sumringah menerima kedatangan perwakilan DFAT.

Tim misi supervisi bersama melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Sidomulyo, yang pada September 2014 pernah dikunjungi Tim World Bank.  Sri Probo dari perwakilan World Bank melakukan penggalian informasi langsung dari BP-SPAMS terkait kinerja, permasalahan air minum dan strategi BP-SPAMS untuk mencapai Universal Access 2019.  Sementara itu, Trimo Pamudji Al Djono melakukan coaching singkat kepada FMS dan FM Lampung Selatan.  Sungguh pengalaman yang sangat berharga bagi Tim PAMSIMAS Lampung Selatan mendapatkan pencerahan secara langsung dari World Bank.

Meskipun pemanfaat di desa Sidomulyo sudah 95 SR, namun masih banyak kekurangan disana-sini yang dikritisi oleh World Bank saat supervisi langsung melihat sarana air minum yang ada.   Kualitas air minumnya harus mendapatkan perhatian dalam pengolahan, karena mengandung kapur dan zat besi yang cukup tinggi, terlihat dari bekas garis di panci yang digunakan memasak.  Warga masyarakat punya cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengendapkan air selama satu malam sebelum dimasak agar sedimen kapur mengendap, lalu membuang zat yang mengapung dipermukaan air di wadah penampungan.

World Bank berpesan kepada pengurus BP-SPAMS Sumber Air desa Sidomulyo, untuk segera berbenah.  Penetapan harga jual air Rp 1.000 per M3 dianggap terlalu kecil dan tidak bisa menutupi biaya operasional.  Belum diperbaikinya sarana pipa di sekitar menara yang sudah mangkrak empat bulan, mengindikasikan jumlah iuran masyarakat tidak mencukupi untuk menutipi biaya operasional.

Menyadari masih banyaknya kekurangan, seluruh masukan hasil misi supervisi World Bank selama dua hari itu, dicatat oleh Tim PAMSIMAS Kab. Lampung Selatan, untuk dijadikan landasan dalam melakukan langkah perbaikan ke depan.  Harapannya agar proses menuju Universal Access 2019 di Kab. Lampung Selatan dapat segera terwujud melalui program PAMSIMAS. (Yeddy Andriansyah – DC Kab. Lampung Selatan/Hartono Karyatin – SosMed & Communication Sp.)