Rakor PAMSIMAS Jawa Tengah

Semarang, 20 Juli 2017 – Untuk mengkoordinasikan dan mendorong akselerasi pelaksanaan program PAMSIMAS di Jawa Tengah dalam Tahun Anggaran 2017, PPMU selaku Pengelola Program PAMSIMAS di Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi di Semarang, Jawa Tengah (19 Juli).   Rapat Koordinasi dihadiri Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan, seluruh anggota DPMU PAMSIMAS di 29 Kabupaten se-Jawa Tengah, dan Provincial Coordinator beserta seluruh Tenaga Ahli ROMS 8,  serta  District Coordinator se-Jawa Tengah.  Turut hadir dalam Rakor tersebut Diah Prameshwari selaku PPK Pembinaan Wilayah II yang membawahi Jawa Tengah dan Program Suistainability Advisor PAMSIMAS Danny Sutjiono.

Pertemuan diawali dengan paparan progress PAMSIMAS Jawa Tengah secara keseluruhan yang disampaikan oleh Susilo Tri Budiyono selaku Provincial Coordinator ROMS 8.  Dalam paparannya,  Susilo menyampaikan kemajuan capaian kegiatan pelaksanaan Desa tahun 2017, pemilihan desa 2017-2018, dan status desa keberlanjutan.   Lebih lanjut, Susilo melaporkan status kemajuan pencairan BLM APBN tahap I dan Rencana Kerja tahun 2017.

Setelah pemaparan progress PAMSIMAS oleh Konsultan Provinsi tersebut, Rakor yang dipimpin oleh Ir. Sigit Krida Haryono, M.Si. selaku Ketua PPMU Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah.  Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ketua PPMU Provinsi Jawa Tengah, disampaikan bahwa capaian air minum di Provinsi Jawa Tengah hingga akhir tahun 2016 sebesar 76%, sedangkan untuk sanitasi sebesar 77%.  Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, diperlukan strategi dengan membangun sistem, fasilitasi kepada Pemda, dan pola pemberdayaan kepada masyarakat.  Adanya keterbatasan penyediaan dana yang bersumber dari APBN sehingga menimbulkan gap.  Untuk itu diperlukan pemikiran bersama  antara Pemprov, Pemkot/Pemkab dan tentunya perlu melibatkan pihak swasta.

Lebih lanjut, Kepala Dinas yang juga bertanggung jawab pada pelaksanaan Program PAMSIMAS di Jawa Tengah, menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan program di wilayahnya, antara lain: *)Perubahan OPD baru mengakibatkan banyak personil bergeser sehingga membutuhan sosialisasi ulang kepada Pemkab terkait kegiatan PAMSIMAS. *)Penetapan jumlah desa sasaran lebih kecil dari target awal sehingga jumlah fasilitator berlebih sehingga mengakibatkan inefisiensi. *)Keterlambatan mobilisasi Konsultan di tingkat provinsi (ROMS 8 di Jawa Tengah). *)Perlunya pembinaan teknis tambahan terkait pelaksanaan opsi teknis di lapangan terutama untuk fasilitator bidang teknik (WSS).

“Rapat Koordinasi ini diharapkan mampu merumuskan berbagai isue dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PAMSIMAS dan selanjutnya melakukan upaya-upaya akselerasi  pelaksanaan kegiatan di lapangan terutama dalam pencairan BLM tahap I”, pesan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah kepada peserta Rakor.

Nathan Setiawan, ST M.Eng, Ketua Bappeda Jawa Tengah yang hadir dalam Rakor memberikan catatan atas pelaksanaan PAMSIMAS di Jawa Tengah.  Pertama, terkait penetapan desa sasaran agar memperhatikan potensi sumber air dan layanan.  Dan yang kedua, agar melakukan upaya revitalisasi BP-SPAMS baik terhadap sarana yang tidak berfungsi maupun yang berfungsi sebagaian.  Untuk itu, perlu melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pendanaan, memastikan operasional BP-SPAMS berjalan benar dengan memperhatikan aspek kelembagaan, teknis dan keuangan, serta terakhir adanya inisiatif dari daerah untuk mendukung keberlanjutan.

Diah Prameshwari selaku PPK Pembinaan Wilayah II, berpesan agar DPMU dan Satker berperan lebih aktif serta FM melakukan pendampingan kepada masyarakat yang maksimal guna mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan aspek kualitas pelaksanaan kegiatan.  Lebih lanjut, secara khusus PPK Pembinaan Wilayah II memberikan beberapa penegasan sebagai berikut : *)Perubahan alokasi BLM yang saat ini masuk dalam kelompok Belanja Barang harus dilaksanakan sesuai Juknis. *)Pelaksanaan pendampingan dan perencanaan dilaksanakan pada tahun yang sama, sehingga diperlukan perencanaan yang matang, dimana setiap FM berpegang pada rencana kerja yang disepakati bersama. *)Fokus dalam melakukan pendampingan terhadap desa pasca.*)Melakukan evaluasi beban kerja tenaga pendamping (FM) atas dasar rasio FM terhadap jumlah desa ( 1 Sub-Tim mendampingi 10 desa lama dan 5 desa baru).

Dalam Rakor tersebut, Program Suistainability Advisor PAMSIMAS, Danny Sutjiono, secara khusus berpesan kepada 29 DPMU yang hadir untuk disampaikan kepada Ka. Satker PIP di kabupaten masing-masing, mengenai beberapa hal : *)Perubahan BLM untuk masyarakat dari Bansos ke Belanja Barang untuk masyarakat, diminta PPK untuk berhati-hati dalam mengawal pelaksanaan di lapangan.*)Memastikan keberfungsian SPAM pada pelaksanaan di tahun 2017 ini.*)Proses pengeboran harus lebih diperhatikan, harus mengikuti kaidah teknis.*)Penangangan sumber air/mata air harus benar, tidak malah membuat sumber air berpindah.

Selain itu disampaikan bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan SAM  di desa, dananya  tidak harus selalu dari PAMSIMAS, diperlukan strategi untuk menggali sumber dana lain.  Danny juga menceritakan kunjungan sehari sebelumnya ke Kab. Grobogan, dimana terdapat 15 desa sudah bisa mengakses kredit mikro dari BKK Kab. Grobogan, ini perlu upaya untuk dikembangkan secara luas.

Pada sessi lainnya, Program Suistainability Advisor tersebut memperlihatkan data  status terkini dari modul 7.3.;   terlihat bahwa hampir 50% BP-SPAMS belum mempunyai pembukuan yang lengkap, serta dari sisi iuran menunjukkan terdapat 273 desa tidak ada iuran, dan masih sekitar 400 desa iurannya lebih kecil dari biaya operasional.  DPMU mempunyai peran penting dalam memperhatikan kondisi BP-SPAMS di masing-masing Kabupaten, dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Untuk itu, Danny mengajak pada semua DPMU untuk senantiasa berpegang pada SIM sebagai alat kendali untuk pemantauan kinerja masing-masing BP-SPAMS.

Akhir dari kegiatan Rakor dilakukan penyusunan komitmen bersama Pemerintah  Daerah dalam mendukung target nasional PAMSIMAS III (2017-2019) menuju Universal Akses, dengan butir-butir komitmen berisi sebagai berikut : *)Menyusun target jumlah desa sasaran, jumlah tambahan pemanfaat air minum layak dan berkelanjutan secara bertahap, *)Menyusun target jumlah tambahan pemanfaat air minum desa keberlanjutan PAMSIMAS I dan II (2008-2015), dengan mengkolaborasikan berbagai program dan sumber dana dalam rangka percepatan menuju universal akses. *)Melakukan penanganan pemulihan SPAM yang tidak berfungsi maupun yang berfungsi sebagian, menambah jumlah masyarakat yang dapat mengakses SPAM di desa PAMSIMAS, serta mendorong peningkatan kinerja BP-SPAMS.

Komitmen bersama tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua PPMU Jawa Tengah dan 29 DPMU se-Jawa Tengah.  (FX Adhi Cahyono-FMS Jateng / Hartono Karyatin-SosMed & Communications Sp.)