Gubernur Kepri Hadiri Pembukaan Workshop Sinkronisasi Bidang AMPL

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Bidang AMPL antara Pemerintah Pusat dan Daerah Program Pamsimas III untuk Regional II, di Batam (27-30 November 2017). 

Batam, 27 November 2017 – Workshop Sinkronisasi Bidang AMPL untuk wilayah Regional II mengundang 18 Provinsi di daerah Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Bali, NTT, dan NTB) Sebanyak 18 Provinsi yang diwakili oleh Bappeda,  turut pula diundang 170 kabupaten yang diwakili oleh Bappeda dan PUPR kabupaten yang wilayah/daerahnya menjadi lokasi Program Pamsimas III.

Dalam rangkaian workshop dilakukan untuk mendukung pencapaian akses universal air minum  aman dan sanitasi  layak di tahun 2019,  sesuai  dengan  amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekjen Dirjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Probowo mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan di hadiri sebagai sambutan selamat datang tuan rumah tempat penyelenggaraan kegiatan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun, Senin (27 November).  Hadir dalam pembukaan Workshop tersebut Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan Hamdani, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Daerah II H. Suhajar Diantoro, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda, A Damenta dan Kasubdit. Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Banda/Wakil Ketua CPMU Pamsimas Ditjen Bina Bangda, Zanariah.

Program Pamsimas merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Sejak program Pamsimas digulirkan pada tahun 2008 hingga tahun 2015, sebanyak 12.254 desa tersebar di 233 Kabupaten/kota di 32 Provinsi telah mengikuti Program Pamsimas.  Program ini  telah menambah jumlah pemanfaat air minum sebanyak 9.915.385 jiwa.Program Pamsimas phase III digulirkan lagi tahun 2016. Target desa yang disasar hingga tahun 2019 sebanyak 15.000 desa, atau 5.000 desa per tahun, dengan sebaran di 365 kabupaten di 33 provinsi di seluruh Indonesia, serta mengelola keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di hampir 27.000 desa peserta program Pamsimas.

Dalam sambutan dan arahan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo disampaikan,  betapa penting pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam upaya mempercepat  pencapaian Akses Universal atau 100% akses air minum aman dan sanitasi yang layak berdasarkan milestone Sustainable Development Goals (SDGs).  Setiap Negara diharapkan mampu mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi untuk penduduknya di tahun 2030. Indonesia meletakkan target pencapaian yaitu tahun 2019. Sekjen Kemendagri menyampaikan, air minum dan sanitasi tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, namun sudah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Hal ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.

Sementara dalam “Sambutan Selamat Datang” oleh Gubernur Provinsi Kepuluan Riau H. Nurdin Basirun mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementian dalam negeri yang telah memilih Batam salah satu kota di Kepulauan Riau untuk tempat penyelenggaraan kegiatan penting dan berharap hasil dari kegiatan tersebut akan dapat merumuskan sinkronisasi perencanaan tahun 2018 bidang AMPL, di Kepri ada 5 kabupaten yang melaksanakan Pamsimas, walaupun Kepri merupakan provinsi kepulauan berharap infrastuktur yang di bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.

A. Damenta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, selaku Ketua Panitia melaporkan, penyelenggaraan workshop   dimaksudkan  sebagai wadah  sharing  informasi  dan  pembelajaran serta diskusi perumusan sinkronisasi kegiatan bidang AMPL baik di tingkat daerah dan pusat melalui APBN dam APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

Workshop ini hendaknya dapat dijadikan sebagai forum untuk berdiskusi tentang isu-isu aktual yang berkembang pada saat ini.  Dengan workshop diharapkan menghasilkan sinkronisasi kegiatan, waktu bidang AMPL kedepannya, serta menindaklanjuti komitmen Pemerintah Daerah secara kolektif dalam mendukung akses universal air minum dan sanitasi yang telah ditandatangani langsung oleh pasangan Bupati dan Pimpinan DPRD serta Bappeda Provinsi se-Indonesia pada saat kegiatan yang telah di laksanakan bulan sebelumnya di Medan dan Makasar sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran bidang AMPL.

Dalam rangkaian kegiatan empat hari tersebut akan di isi berbagai materi oleh narasumber lintas kementerian seperti, Bappenas, Kemendagri, , Kemenkes dan Kementrian PUPR dalam bentuk panel dan serta diskusi penyusunan AWP rencana sinkronisasi untuk kegiatan 2018

Kegiatan yang juga telah  berlangsung pada tanggal 3 – 6 Desember 2017 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang mengundang 15 Provinsi di Sumatera dan Jawa ( Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jogja, Jateng dan Jatim dan 195 Kabupaten yang mengikuti Pamsimas III. (Antoni Masbiran LGS ROMS-4 Kepri:Deddy S-Asst.MIS/Web Admin CMAC)