B atam, Kep. Riau – Terkait dengan program prioritas nasional di bidang penyediaan akses air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Bangda) melaksanakan Workshop Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pamsimas III Tahun 2018, yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Batam. Workshop Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Bidang AMPL untuk wilayah timur Indonesia (Regional II) dilaksanakan di Yogyakarta (01-04/10), sedangkan untuk wilayah barat Indonesia (Regional I) dilaksanakan di Batam (08-11/10).
Workshop dilaksanakan dalam rangka koordinasi antarpelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antardaerah, antarfungsi pemerintah, di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Workshop Region I di Batam dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II (SUPD II), Zanariyah. Dari jajaran Provinsi Kepulauan Riau, hadir Sekretaris Daerah Kepri, H TS Arif Fadillah dan beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Workshop regional I di Batam dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati. Dalam sambutannya ia menyampaikan, perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada perencanaan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya dukungan dan kontribusi daerah dalam upaya pencapaian target nasional untuk bidang air minum dan sanitasi sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019, baik dari sisi program maupun pendanaan. Dari segi pendanaan, dapat diimplentasikan dengan cara mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk bidang air minum dan sanitasi sesuai porsi atau jika memungkinkan bisa meningkat setiap tahunnya.
“Harapan kami, dalam dokumen perencanaan teknokratik pemerintah daerah dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati untuk ditindaklanjuti dengan peningkatan alokasi anggaran AMPL baik melalui APBD ataupun Dana Desa, dan tidak menutup kemungkinan melalui dukungan swasta. Dengan demikian, salah satu KPI Ditjen Bina Bangda yaitu replikasi pendekatan Pamsimas di daerah masing-masing dapat terealisasi,” kata Diah Indrajati menyampaikan harapannya.
Sementara itu Sekda Kepri H TS Arif Fadillah dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Komitmen tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021.
“Target kita seluruh rumah tangga memiliki akses air minum yang memadai. Tidak hanya terpenuhi, tapi memenuhi empat K, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan,” kata Arif dalam sambutannya di hadapan peserta Workshop Singkronisasi Rencana Kerja Tahunan bidang AMPL.
Lebih lanjut Pak Arif menyampaikan, keterjangkauan air minum dan sanitasi bagian dari program Pamsimas. Ada 92 desa sasaran pada Pamsimas II dan ada 65 desa sasaran Pamsimas III di Provinsi Kepulauan Riau. Pamsimas adalah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Program Pamsimas ditujukan bagi masyarakat perdesaan dan peri-urban. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah akses air minum dan sanitasi pada warga masyarakat yang belum memiliki akses 100% khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di wilayah perdesaan dan peri-urban.
“Semoga Pusat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk Provinsi Kepulauan Riau,” pinta Arif. Dalam kesempatan tersenut, tidak lupa ia turut mempromosikan wisata di Kepri, khususnya di Batam kepada ribuan peserta workshop.
“Silakan menikmati pesona wisata di Batam. Ada kuliner yang menggugah lidah, belanja yang murah, habiskan isi dompet di sini. Belanja di sini murah. Orang Singapura dan Malaysia pun belanja di sini tiap akhir pekan. Silakan jalan-jalan ke Singapura, tetapi belanja tetap di Batam,” ajak Arif berpromosi.
Workshop Regional I di Batam yang berlangsung selama empat hari (08-11/10) menghasilkan lima rumusan, antara lain; Ditjen Bina Bangda akan menjadikan rencana kegiatan yang telah disusun dan telah dintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SPKD) tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas III khususnya dalam pencapaian KPI (Key Performance Indicator) Ditjen Bina Bangda. Rencana kegiatan tersebut diharapkan di-input ke dalam dokumen perencanaan berbasis sistem aplikasi (e-Planning, e-Database dan e-Budgeting). Lima rumusan tersebut dibacakan oleh Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Nitta Rosalin.
Workshop Regional I ini diikuti oleh utusan dari 15 provinsi dan 201 kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa. Setiap provinsi dan kabupaten diwakili oleh tiga orang peserta yang mewakili unsur-unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan .(Asminto Burniat-TA LGS Lampung/Hartono Karyatin-Adv & Media Sp.)