Tabanan, Bali – Satker PSPAM (Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) Provinsi Bali laksanakan Rapat Koordinasi untuk memperkuat kemitraan dalam program Pamsimas guna mendukung pencapaian akses universal air minum, dilaksanakan di Tabanan Bali (12-13/11/2018). Rakor yang dihadiri Ketua dan anggota PPMU Pamsimas Provinsi Bali, ROMS-10 Pamsimas Provinsi dan Kabupaten, DPMU Pamsimas, Satker PIP, Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat dari tujuh kabupaten pelaksana Program Pamsimas di Bali, diikuti oleh 121 orang peserta.
Wakil Ketua CPMU Pamsimas, Ir. Essy Asiah, MT dalam arahan pembangunan inklusif Pamsimas menyampaikan, seluruh komponen masyarakat harus terlibat dalam penyelenggaraan program; mulai dari sosialisasi, pemicuan, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pelaksanaan, pemanfaataan dan pengelolaan sarana. Perlu untuk menumbuhkan kesadaran dengan membangun pemahaman bersama untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap inklusif disabilitas. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan kelompok disabilitas dalam pengambilan keputusan program, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. Akses menyeluruh harus dipertimbangkan dimana terdapat aksesibilitas di dalam masyarakat dan hambatan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dapat dihilangkan. Perlu menggunakan pendekatan dua arah dimana kegiatan khusus untuk memberdayakan orang dengan disabilitas dan pengarusutamaan isu disabilitas pada seluruh sektor pembangunan.
Essy mengingatkan agar menjaga keberlanjutan program Pamsimas dengan menyebut empat faktor, yaitu [i] SPAMS terbangun dimanfaatkan oleh masyarakat dan berfungsi secara optimal, serta didukung dengan kelestarian lingkungan, [ii] KP-SPAMS aktif melaksanakan tugas dan fungsinya, dan memiliki aturan pengelolaan SPAM, [iii] Penerapan iuran/tarif pelayanan air minum dan sanitasi dengan menerapkan prinsip ‘full cost recovery’, dan [iv] Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten/Desa untuk pengelolaan dan pengembangan SPAMS untuk seluruh warga desa.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan, Program Pamsimas merupakan salah satu upaya dalam mencapai target akses 100% air minum aman dan sanitasi layak di wilayah perdesaan pada akhir tahun 2019 sesuai RPJMN 2015-2019. Secara nasional capaian akses air minum aman hingga akhir tahun 2016 adalah sebesar 71%, sedangkan akses sanitasi sebesar 76%. Sehingga diperlukan strategi kerja dan kerja bersama yang baik dari berbagai pihak untuk menjawab tantangan RPJMN tersebut di atas.
Pamsimas di Bali dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng dan Jembrana, dan mulai 2018 ditambah dua kabupaten yaitu Karangasem dan Klungkung. Target Pamsimas III di Bali (2017-2019) sebanyak 265 desa sasaran, dengan target tambahan pemanfaat air minum sebanyak 396.446 jiwa, dan 621.521 jiwa yang didanai hasil kolaborasi dengan dana lain.
Rakor dengan tema Kemitraan dalam Program Pamsimas untuk Mendukung Pencapaian Universal Akses Air Minum secara khusus menghadirkan Narasumber dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang berhasil menggandeng kemitraan dengan perusahaan setempat melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dalam pengembangan sarana yang dibangun melalui program Pamsimas.
Dalam sesi panel diskusi dengan menghadirkan Narasumber Senior Manager Eksternal CSR dan External Relations PT Borneo Indo Bara (Alief) dan Ketua Asosiasi KPSPAMS Tirta Lestari Kabupaten Tanah Bumbu (Gunadi), serta Koordinator Pamsimas Kalimantan Selatan, Panca Bagus Amaliyanto, dengan moderator Kepala Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan, Endra Bekti Nusantara.
Diskusi panel membedah best practice berupa pengalaman langsung Pamsimas Kabupaten Tanah Bumbu dalam memanfaatkan sumber pendanaan CSR PT Borneo Indo Bara (perusahaan tambang batubara) dan program BUMN untuk Negeri (PLN dan Bank BNI). Keberhasilan menggalang dana dari sumber lain tersebut merupakan hasil kolaborasi para pelaku program Pamsimas di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu juga berhasil meloloskan PERDA khusus Pamsimas, yaitu “PERDA TJSLP” (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan daerah “SATU WASAKA“ yang bermakna “Sanitasi dan Air Minum Tuntas Waja Sampai Kaputing”.
Pada Panel kedua menghadirkan Narasumber dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida (Ir. Cok Bagus Purnawarman), Satker PIP Kabupaten Buleleng (Made Suharjono), dan BPKP Wilayah Bali (Tumbur Simatupang). Pada panel antara lain membahas ketersediaan sumber air baku yang tidak merata antar kabupaten. Kabupaten Buleleng yang miskin sumber air baku mendapatkan suplai air dari kabupaten Bangli, Tabanan, dan Jembrana. Hal ini akan terjadi apabila antar Pemerintah Kabupaten terjadi kemitraan dalam pengelolaan sumber mata air.
Dalam Rakor peserta dibagi ke dalam desk masing-masing Kabupaten untuk melakukan identifikasi potensi kemitraan: data desa dan kebutuhan desa, potensi ketersediaan air baku dan sumber air baku, potensi perusahaan yang memiliki dana CSR (hotel, kawasan wisata, bank, BUMN, dll), potensi kemitraan pemanfaatan air baku untuk SPAM Perdesaan. Strategi apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan,?
Kegiatan Rakor diakhiri dengan penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh masing-masing Kabupaten yang difasilitasi oleh Koordinator Provinsi Bali. Acara ditutup secara resmi oleh Satker PSPAM Provinsi Bali, Putu Purnawati, ST. (I Wayan Merta Jiwa-LGS Prov. Bali/Hartono Karyatin-Adv & Media Sp)