Manggarai Barat, NTT – Misi Dukungan Bank Dunia untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS tahun 2019 kali ini dilakukan ke beberapa desa lokasi Pamsimas di NTT, NTB, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat, dari tanggal 8 sampai 13 Desember 2019.
Pelaksanaan Misi Dukungan Bank Dunia untuk Program Pamsimas diawali dengan kick off meeting yang dilaksanakan di Jakarta (02/12/2019). Kick off Meeting dipimpin langsung oleh Direktur PSPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dan dihadiri Task Team Leader (TTL) Bank Dunia untuk Program Pamsimas George Soraya, perwakilan lintas kementerian/lembaga (Bappenas, Kemendagri, Kemendes-PDTT, Kemenkeu), Ketua CPMU Pamsimas, perwakilan Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dari Pemerintah Australia, Satker PAMBM, Sekretariat Asosiasi SPAMS, dan NMC Pamsimas.
Dalam kunjungan misi dukungan Bank Dunia kali ini, TTL Bank Dunia George Soraya memilih mengunjungi Kab Manggarai Barat, NTT. Tim misi beranggotakan dari berbagai unsur, antara lain Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa-PDTT, dan perwakilan pemerintah Australia/DFAT. Dalam kunjungan tersebut, Tim Bank Dunia didampingi pengelola dan pendamping program Pamsimas dari Pusat, Provinsi NTT dan Kab. Manggarai Barat.
Pilihan Kab Manggarai Barat tentunya punya alasan tersendiri. Manggarai Barat merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang sangat terkenal dengan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dengan keberadaan hewan komodo, satu-satunya satwa melata di dunia yang hanya ada di Indonesia. Sebagai tujuan wisata dunia, namun kondisi pelayanan dasar terutama air minum dan sanitasi sangatlah minim dan tidak memadai.
Upaya untuk meningkatkan pelayanan dasar dengan menambah cakupan akses air minum dan sanitasi, salah satunya dilakukan melalui program Pamsimas. Bahkan program Pamsimas di Kab. Manggarai Barat telah dilaksanakan di 141 desa dari 169 desa/kelurahan yang ada di Kab. Manggarai Barat sejak tahun 2008 sampai 2019 dengan capaian jumlah pemanfaat sekitar 100 ribu jiwa.
Program Pamsimas tidak sepenuhnya berjalan mulus, bahkan sejumlah desa yang telah diintervensi melalui Pamsimas kondisi sarananya kategori “merah” alias tidak berfungsi. Selama tahun 2008 sampai dengan 2018, program Pamsimas dilaksanakan di 123 desa, dengan kondisi sarana: sebanyak 102 desa (82,9%) sarana berfungsi baik (“desa hijau”), 19 desa (15,4%) berfungsi sebagian (“desa kuning”), dan sisanya sebnyak 2 desa (1,6%) sarana tidak berfungsi (“desa merah”)
Misi kali ini mengunjungi 4 desa Pamsimas yang tersebar di 4 kecamatan di Kab. Manggarai Barat. Ke empat desa tersebut dengan beragaman kinerja pengelolaan air minum dan mewakili desa lama (pasca) dan desa baru. Desa Macang Tanggar (2009) di Kec Komodo (satu kecamatan dengan Labuan Bajo) dengan kondisi sarana “merah”, Desa Kakor (2012) di Kec. Lembor Selatan dengan kondisi sarana “hijau” dan sambungan rumah (SR) berkembang, dan bahkan sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (SBS/belum deklarasi), Desa Wae Lolos (2018) di Kec Sano Nggoang dengan sarana berfungsi, dan Desa Watu Galang di Kec Mbeliling yang mewakili desa baru (2019).
Sarana air minum yang dibangun Pamsimas di Desa Macang Tanggar di Kec Komodo menggunakan system ‘tapping’ dari jaringan pipa transmisi yang dikelola Pemda Manggarai Barat, sempat berfungsi selama satu tahun. Namun akibat banyaknya kerusakan pada jaringan pipa transmisi dan asesoris, dan kurangnya iuran masyarakat serta dukungan pemerintah desa kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), sarana tersebut tidak berfungsi lagi. KPSPAMS selaku pengelola sarana hasil Pamsimas selalu memperbaiki kerusakan pipa akan tetapi tidak bisa maksimal karean tidak memiliki biaya untuk perbaikan.
Akibat sarana yang dibangun Pamsimas tidak lagi mampu memberikan pelayanan air minum, sejak 2011 hingga 2019 masyarakat harus rela merogoh kocek untuk membeli air tangki dengan harga Rp 70.000/drum, atau Rp 280.000 untuk kebutuhan selama satu bulan untuk satu KK. Sebagian warga juga memanfaatkan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air.
Terhadap sarana yang tidak berfungsi tersebut, Tim Misi Bank Dunia meminta pemerintah desa untuk lebih memberikan perhatian terhadap penyediaan layanan air minum. Tim misi meminta agar dana desa sebesar Rp 800 juta per tahun sebagian dialokasikan untuk mendukung kegiatan air minum dan sanitasi. KPSPAMS juga diminta lebih aktif dan bekerja keras untuk memenuhi pelayanan dasar air minum dan sanitasi. Pemda Kab. Manggarai Barat diharapkan dukungannya dengan menyusun rencana teknis yang dibutuhkan Desa Macang Tanggar melalui integrasi PJM Pro-Aksi dan RKM 100% ke dalam RKPDes, serta dukungan biaya dari Pemda melalui APBD, DAK, CSR, dll.
Hal tersebut disampaikan Tim Bank Dunia saat mengadakan pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus C Dula. Bupati menyampaikan terima kasih atas kedatangan Tim Bank Dunia dan bantuan dana/BLM melalui program Pamsimas. Ia menambahkan, Pemda Kab Manggarai Barat selalu berusaha untuk mendukung program pemerintah pusat dan provinsi dalam hal bantuan yang berbasis masyarakat maupun regular. Program tersebut membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah guna meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan untuk layanan air yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kuncinya, kata Bupati, “Kewajiban dan Hak” yang harus dapahami dan dimengerti baik oleh masayarakat maupun pemerintah.
Bupati menambahkan, saat ini tinggal tersisa 28 desa di Kab Manggarai Barat yang belum tersentuh program Pamsimas, karenanya Pemda akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi dengan menggunakan metoda/pedekatan Pamsimas. Pemda juga berkomitmen terhadap desa pasca sebanyak 141 desa untuk diperhatikan dan dibina sehingga sarana terbangun terus memberikan manfaat, serta akan memberikan perhatian khusus kepada “desa merah” dan “desa kuning”. Terhadap 123 “desa hijau” Pemda akan melakukan pembinaan dan memperhatikan manajemen pengelolaan dan penguatan kelembagaan.
Sebagai tindak lanjut atas komitmen Pemda untuk lebih memperhtikan program air minum dan sanitasi, Bupati meminta OPD jajarannya, seperti Dinas PRKP dan Dinas PMD untuk melaporkan kondisi desa-desa yang megalami masalah air minum dan sanitasi dengan melakukan monitoring setiap dua minggu sekali.
Ke depan, pemerintah daerah akan menyusun perencanaan dengan melakukan kolaborasi pendanaan dari berbagai pihak khusus untuk mengatasi “desa merah” dan “desa kuning”. Berbagai komitmen pemerintah dearah tersebut akan direalisasikan dalam anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan.
Dengan 141 desa telah mengikuti program Pamsimas dari 169 desa/kelurahan yang ada, merupakan wujud besarnya perhatian Pemda Kabupaten Manggarai Barat terhadap program Pamsimas dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar air minum dan sanitasi. Peran Pemda yang sudah cukup bagus ini tinggal dilanjutkan dengan memperbaiki mekanisme dan melakukan penguatan KPSPAMS untuk mengotimalkan sarana yang telah terbangun. (Tatang Uba Lakunawa-PC NTT/Hartono Karyatin-Media Sp PAMSIMAS).