Jakarta – Untuk menjaga keberlanjutan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Kementerian PPN/Bappenas menggelar Kick off Meeting Strategi Keberlanjutan Pasca Pamsimas, di Jakarta, Selasa (15/10). Kick off Meeting dipimpin langsung Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, dan dihadiri lintas kementerian/lembaga (K/L) yang selama ini menjadi pengelola bersama program Pamsimas, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Strategi keberlanjutan pasca program Pamsimas merupakan upaya untuk melembagakan pendekatan Pamsimas sehingga sebagai platform nasional program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, ke dalam peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta lembaga terkait lainnya.
Kegiatan kick off meeting diharapkan melahirkan kesepakatan antara K/L untuk mendukung keberlanjutan Pamsimas. Dalam kick off tersebut dilakukan identifikasi isue-isue strategis terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung strategi keberlanjutan.
Setidaknya ada delapan kriteria untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur program Pamsimas, yaitu: (i) adanya SPAMS yang berfungsi baik, (ii) adanya sumber air baku yang tetap terjaga, (iii) adanya layanan air minum, sanitasi, dan hygiene yang berkualitas bagi seluruh warga desa, dapat mencapai status ODF dan mempertahankan serta masyarakat mengadopsi praktek CTPS, (iv) penggunaan air secara efisien oleh masyarakat, (v) adanya kesadaran masyarakat untuk selalu membayar iuran, (vi) SPAMS yang dibangun dapat diandalkan oleh semua stakeholders (sarana, kelembagaan, dan pendanaan), (vii) adanya KPSPAMS yang memiliki keterampilan teknis dan finansial yang memadai untuk pengoperasioan dan pemeliharaan SPAMS, dan (viii) adanya keberlanjutan kolaborasi dengan berbagai pihak (KKM/KPSPAMS, desa, pemkab, swasta, lembaga keuangan, dsb) di tingkat desa. Kriteria tersebut perlu disepakati bersama agar dapat dijadikan kerangka dasar penyusunan strategi keberlanjutan Pamsimas.
Kegiatan kick off merupakan awal dari upaya untuk melahirkan suatu dokumen penyusunan strategi keberlanjutan program Pamsimas pasca tahun 2020, yang meliputi peran dan tanggung jawab K/L, Pemda, Pokja, Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, dan KPSPAMS dalam mendukung keberlanjutan program Pamsimas. Dokumen tersebut juga harus berisi rumusan bahan penyusunan arah kebijakan, strategi dan mekanisme keberlanjutan program Pamsimas, yang akan digunakan sebagai acuan bagi K/L program Pamsimas dalam menyiapkan kegiatan, pedoman, panduan, dan juknis untuk keberlanjutan Pamsimas secara menyeluruh.
Kick off meeting dihadiri Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Imran Agus Nurali; Ketua CPMU Pamsimas Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Fajar Agus Antono; Wakil Ketua CPMU Kemendesa-PDTT, Sofyan Johan; Wakil Ketua CPMU Pemerintahan Desa Kemendagri, Paudah; dan perwakilan dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Indra Maulana.
Selain menerima masukan dari K/L, kick off juga banyak mendapatkan masukan dari perwakilan Bank Dunia, perwakilan Pokja AMPL provinsi dan kabupaten, perwakilan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat provinsi dan kabupaten, Advisor Pamsimas, Konsultan Pamsimas Pusat (NMC), dan perwakilan KPSPAMS tingkat desa.
Di awal kegiatan kick off, Tri Dewi Virgiyanti dari Bappenas yang memimpin acara menyampaikan, program Pamsimas yang dimulai tahun 2008 telah memberikan tambahan akses air minum bagi ± 17,1 juta jiwa, dan tambahan akses sanitasi bagi ± 13,25 juta KK keluarga. Program Pamsimas menghasilkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) perdesaan di 22.756 desa, tersebar di 396 kabupaten dan 11 kota di 33 provinsi. Dari jumlah SPAMS desa sebanyak itu, terdapat 4.598 desa yang telah mampu memberikan layanan bagi seluruh warga desa (akses 100%). Selain sarana air minum, Pamsimas juga berhasil mendorong rumah tangga mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan ditandai 33,83 ribu Dusun menghentikan kebiasaan buruk Buang Air Besar Sembarangan (setara dengan 7.935 desa), atau mencapai Open Defecation Free/ODF.
Program Pamsimas juga berhasil menarik kepedulian pihak lain di luar pemerintah terkait akses terhadap air minum. Setidaknya ada 100 desa tersebar di 17 kabupaten dan 10 provinsi menerima alokasi dana Corporate Social Responsibility dari perusahaan dengan total nilai Rp 25 M, dan sebanyak 188 desa/KPSPAMS menerima kucuran kredit mikro senilai Rp 6,5M. Program Pamsimas juga berhasil mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menaikkan APBD untuk air minum rata-rata 1,4% per tahun.
Peserta kick off sepakat ada empat aspek yang akan mempengaruhi upaya mewujudkan akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGS), yaitu aspek institutional, financial, technical, dan regulation. Selanjutnya K/L yang terlibat dalam pengelolaan program Pamsimas akan mempertimbangkan aspek tersebut dan menjadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi keberlanjutan. Setelah strategi selesai disusun oleh masing-masing K/L, selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk disepakati, dan kemudian dijadikan dasar dalam menyusun strategi yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan oleh masing-masing K/L. FGD dijadwalkan awal November 2019 (AT Pulungan/Zulaicha/Hartono Karyatin-Media Sp PAMSIMAS).