Banjarmasin, Kalsel – Rakor Pamsimas III tingkat Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung selama tiga hari yang dimulai tanggal 11 – 13 April 2018, bertempat di Hotel Roditha Banjarmasin. Kegiatan Rakor secara resmi dibuka PPMU dalam hal ini Wahyu mewakili Ketua PPMU Pamsimas Kalimantan Selatan dalam arahannya berharap kegiatan Rakor ini bisa mendiskusikan dengan baik untuk memperoleh strategi pendampingan yang lebih baik dan terarah, dengan harapan desa-desa kondisi merah dan kuning bisa tertangani di tahun 2018 hingga 2019. Terhadap kondisi desa hijau agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk menuju akses air minum dan sanitasi 100% hingga tahun 2019.

Sebelum arahan dari Ketua PPMU, laporan dari panitia penyelengara dalam hal ini diwakili oleh Zulkifli selaku TA CD-CB ROMS bahwa Rapat Koordinasi ini salah satunya dimaksudkan untuk mendiskusikan dan menstrategikan atas Surat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR tanggal 29 Maret 2018 perihal “Tindak Lanjut Hasil EGM Peningkatan Kualaitas dam Pemanfaatan Data SIM Program Pamsimas III TA.2018”. Alasan lainnya dari dilaksanakannya Rakor ini adalah kebutuhan pemetaan pendampingan TFM tahun 2018 di masing-masing kabupaten terkait desa Reguler 2018, Desa Lama (2008 sd 2015 & 2017) terkait program Hibah Khusus Pamsimas (HKP), Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), CSR, APBD murni non sharing, APBDesa non sharing atau sumber DAK air minum serta penyusunan RKM untuk calon desa reguler tahun 2019.

Pada pelaksanaan Rakor di hari pertama, usai acara pembukaan dilanjutkan dengan arahan dari Kasatker PSPAM Kalimantan Selatan. Endra Bekti Nusantara menyambut baik forum Rakor ini, beliau lebih banyak membuka dialog dan diskusi salah satu issue yang beliau sampaikan adalah masih rendahnya pergerakan data akses (SR).

Dalam kesempatan dialog ini beberapa hal yang mengemuka dan cukup panjang diskusinya adalah penuturan dari DC Hulu Sungai Utara, “Tersedianya jaringan atau fasilitas air minum belum tentu langsung bisa diakses atau dimanfaatkan masyarakat”. Lanjut Mudzakir, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar daerah rawa dan sungai, sehingga bagi masyarakat yang biasa hidup di atas air, dan aktivitas kehidupan, sosial dan ekonominya tidak terlepas dari air. Kondisi air rawa dan di sungai belum layak digunakan secara langsung, karena selain berwarna, keruh dan juga bau, serta masih adanya aktivitas BABS di rawa-sungai, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan mudahnya mereka mengakses dan “gratis” alias tanpa harus membayar. Namun pada realitasnya, sadar atau tidak sadar sebenarnya mereka bukan gratis, tetapi ada sejumlah biaya juga yang harus dikeluarkan, terutama rumah tangga yang menggunakan pompa mesin, dan atau membeli obat-obatan penjernih air, khususnya untuk air minum.

Apa yang diungkapkan oleh DC Hulu Sungai Utara juga diaminkan oleh Arif Mulyadi DC Barito Kuala, yang juga karakteristik ke wilayahannya juga sebagian besar daerah sungai/gambut. Perkembangan peminatan warga untuk melakukan sambungan rumah (SR) bisa dikatakan masih lambat, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya advokasi dan penyadaran kepada masyarakat secara langsung BPSPAMS dan Tim Fasilitator termasuk Tim ROMS Kabupaten. Namun demikian Arif Mulyadi juga berharap adanya peran Dinas Kesehatan, khususnya bagian Kesling bisa melakukan promosi tentang pentingnya konsumsi air minum kaitannya dalam konteks perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Bisa jadi jika penyampaian dari Dinas Kesehatan, masyarakat semakin yakin dan berminat, dan mampu merubah persepsi atau paradigma bahwa air itu tidak sekedar benda sosial, tetapi juga benda ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam keberlanjutan adalah keuangan/financial, iuran air minum yang dibayarkan oleh masyarakat (pengguna) adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari pemakaian air, karena air minum/bersih yang mereka dapatkan aksesnya semakin mudah dan terjangkau.  Masyarakat atau calon pemanfaat (pelanggan) harus disosialisasikan dengan baik, butuh penyadaran bahwa iuran yang dibayarkan sebagai bentuk kompensasi kemudahan atau layanan memperoleh air. Dengan demikian air tidak sekedar “benda sosial” tetapi juga “benda ekonomi”. Penetapan dan Penerapan Iuran merupakan bagian dari meminimilasir konflik sosial, termasuk mendukung aspek lingkungan berupa edukasi budaya hemat air dan sebagai bentuk tanggung jawab social.

Dalam kesempatan rakor ini FMS juga mengingatkan agar hasil audit BPKP tahun 2017 di beberapa kabupaten tidak terulang lagi seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, terkait fisik sarana air minum seperti ketidaksesuaian volume rencana dan realisasi yang terbangun. Begitu juga laporan LP2K (Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan) ditemukan belum dibuat saat pemeriksaan BPKP, dan SP3K (Surat Pernyataan Penyelesaain Pelaksanaan Kegiatan) juga ditemukan belum dibuat oleh KKM-Satlak.

PC juga mengingatkan hal-hal yang didiskusikan dan masukan sejumlah TA seperti validasi dan kelengkapan data SIM, kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pendampingan oleh SF, dukungan dan pengendalian DC mengacu pada target dan waktu yang tertuang pada AWP Pamsimas pusat. (Zulkifli -CD-CBS ROMS 13 Kalsel;Deddy Setiawan-WDA NMC)